Ia bilang data jutaan petani dan nelayan itu merupakan direkomendasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Nantinya, bansos diberikan melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
"Kami akan melakukan pemadanan data dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kami, apakah 2,7 juta petani dan 1,1 juta nelayan tersebut sudah masuk DTKS kami atau belum," kata Juliari dalam video conference, Kamis (28/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya dengan persetujuan Kementerian Pertanian dan Kementerian KKP, apabila dari 2,7 juta dan 1,1 juta ini layak diberikan bansos, justru saya akan usulkan pak menteri ini diberikan saja program bansos reguler," kata Juliari.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tengah menyiapkan program bansos untuk petani dan nelayan. Bansos akan disalurkan melalui sejumlah program, seperti PKH, bansos tunai alias bantuan langsung tunai (BLT), BLT dari dana desa, paket sembako, dan subsidi tarif listrik.
[Gambas:Video CNN]
Dari sisi non fiskal, Jokowi mengklaim pemerintah telah menggelontorkan bantuan dalam bentuk pemberian bibit. Harapannya, bantuan itu bisa membuat usaha perikanan dan pertanian tetap berjalan.
"Saya kira ini sudah kami berikan sejak beberapa tahun lalu," pungkas Jokowi.
(aud/sfr)