Menteri KKP Usul Perindo dan Perinus Dapat PMN Rp500 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan suntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor perikanan sebesar Rp500 miliar untuk masing-masing perusahaan. Dua perusahaan yang dimaksud adalah Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus).

"Dua BUMN ini kami minta kalau bisa disertakan dan Alhamdulillah Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) secara prinsip tidak masalah," ungkap Edhy dalam video conference, Kamis (28/5).

Namun, ia bilang Sri Mulyani meminta proposal terlebih dahulu terkait penggunaan dana Rp500 miliar tersebut. Setelah itu, proses penyaluran PMN akan diproses oleh Kementerian Keuangan.

"Dana ini akan digunakan untuk membeli hasil produk budidaya dan hasil perikanan tangkap dan pengolahan," terang Edhy.

Lihat juga: Menteri KKP Minta Tambahan Anggaran Rp1,24 T untuk Corona

Dengan suntikan PMN itu, Edhy berharap penyerapan ikan di lapangan bisa lebih baik dari sebelumnya. Jika ini terjadi, maka dampaknya positif bagi pendapatan nelayan.

Selain meminta suntikan dana, Edhy juga meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengimbau kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mempermudah penyaluran kredit kepada nelayan, khususnya budidaya tambak udang.

"Ini banyak masukan dari pelaku usaha. Mereka usul bagaimana kalau tambak udang bisa dijadikan sebagai agunan karena secara prinsip ini memiliki nilai produksi dan kalau ini bisa dilakukan beban mereka lebih ringan," ucap Edhy.

Tak hanya itu, ia juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,24 triliun tahun ini. Dana itu akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi nelayan di tengah penyebaran virus corona.

[Gambas:Video CNN]

Edhy merinci sebagian besar dana atau senilai Rp413,27 miliar akan digunakan untuk memberikan bantuan untuk nelayan. Lalu, untuk pembudidaya Rp406,55 miliar, bantuan pengelola dan pemasaran Rp36,07 miliar, dan bantuan petambak garam Rp54,1 miliar.

Selanjutnya untuk pengawasan sumber daya perikanan dan mengawasi kapal pencuri asing Rp106,48 miliar, serta pengawasan dan audit internal Rp8 miliar.

"Kami usulkan stimulus anggaran kegiatan APBN 2020 dalam rangka penguatan nelayan tangkap dan budidaya," pungkas dia.

Lihat juga: Jurus KKP Antisipasi Dampak Ekonomi Akibat Pandemi

(aud/sfr)