Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky dana yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pelatihan secara offline jauh lebih besar dari bantuan pemerintah yang hanya Rp1 juta. Maka itu, ia mengaku harus melakukan kajian lebih lanjut.
"Bantuan untuk peserta hanya Rp1 juta tapi kenyataannya pelatihan offline lembaga pelatihan rata-rata nilainya Rp5 juta. Jadi perlu dilihat lagi," ungkap Panji dalam video conference, Senin (8/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kendala pelatihan offline ini selain ada penyebaran virus corona juga adalah biaya pelatihan offline yang mahal," jelas Panji.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan pelatihan program kartu prakerja secara offline. Namun, pelatihan secara daring (online) seperti yang dijalani peserta saat ini juga tetap akan dilakukan.
Diketahui, pemerintah baru membuka pendaftaran Program Kartu Prakerja sampai gelombang ketiga. Sementara, PMO sedang mengkaji untuk membuka pendaftaran gelombang keempat dalam waktu dekat.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi implementasi Program Kartu Prakerja dari gelombang I hingga III. Setelah itu, baru ada keputusan pembukaan pendaftaran gelombang IV.
"Saya sempat bilang setelah Lebaran, tapi komite sedang mengkaji dengan lembaga pengawas bahwa Program Prakerja berjalan seperti yang diharapkan publik. Insya Allah tidak lama lagi gelombang IV dibuka," katanya.
Pemerintah mengalokasikan dana untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun. Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp100 juta.
[Gambas:Video CNN]
(aud/age)