BPKP Audit Anggaran APD, PCR, dan Rapid Test Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit terhadap pengadaan alat pelindung diri (APD), swab polymerase chain reaction (PCR), dan rapid test virus corona.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan audit dilakukan sejak dini untuk menghindari kecolongan yang terjadi pada pengadaan bantuan sosial (bansos) dan klaim rumah sakit (RS) atas pasien covid-19.

"(Audit) ini sedang berlangsung, menurut kami sangat urgent karena ada uang negara yang sangat besar sekali di situ yang harus kami hemat," ungkapnya lewat video conference pada seminar Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) bertajuk Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara di Tengah Masa Pandemi Covid-19, Selasa (9/6).

Yusuf menilai anggaran program penanganan virus corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terus menggelembung hingga mencapai Rp677,2 triliun patut dikawal oleh seluruh pihak termasuk audit internal dan eksternal.

Lihat juga: Menhub Hapus Aturan Kapasitas Penumpang 50 Persen

Apalagi, katanya, sudah ditemukan beberapa kebocoran anggaran dari pengadaan bantuan sosial tunai (BLT) dan bansos dana desa yang diselewengkan oknum tertentu.

"Sampel kami sampai ke desa dari bansos sampai alokasi anggaran saat ini banyak pihak yang mengambil kesempatan," imbuhnya.

Selain itu, Yusuf juga bilang bahwa banyak pengajuan klaim rumah sakit (RS) yang tidak sesuai kebutuhan. Beberapa RS yang tidak berhak pun, katanya, aji mumpung dan mengajukan klaim penanganan pasien covid-19 kepada pemerintah.

Meski belum dapat membeberkan hasil audit pihaknya, namun Yusuf meyakinkan bahwa pihaknya akan transparan dan menyajikan hasil audit jika ditemukan kebocoran anggaran.

Lihat juga: Aturan Baru Kapasitas Penumpang Pesawat Maksimal 70 Persen

Sebagai informasi, pemerintah menambah anggaran penanganan corona, termasuk program PEN, dari Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun. Penambahan tersebut itu dilakukan untuk biaya penanganan covid-19, insentif perpajakan, hingga PMN BUMN.

Dana tambahan tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Pertama, sekitar Rp87,55 triliun dialokasikan untuk kesehatan termasuk penanganan virus corona, santunan kematian, pembiayaan gugus tugas, insentif perpajakan di sektor kesehatan.

Kedua, Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial termasuk PKH bansos Jabodetabek, bansos non Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik perpanjangan 6 bulan, logistik sembako, BLT Dana Desa.

Ketiga, Rp123,46 triliun akan dialokasikan untuk dukungan kepada UMKM dengan bentuk subsidi bunga, dukungan modal kerja UMKM, hingga penjaminan kredit modal kerja darurat.

[Gambas:Video CNN]

Keempat, Rp126,1 triliun untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan, relaksasi perpajakan stimulus lain.

Kelima, penjaminan beberapa dengan dana talangan BUMN Rp44,57 triliun. Keenam, dukungan sektor pemda Rp97,11 triliun.

Lihat juga: Aturan Batas Penumpang Dihapus, Garuda Isi Pesawat 70 Persen

(wel/sfr)