RS Setop Jual Paket Tes Corona, KPPU Hentikan Penyelidikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menuntaskan penelitian atas dugaan perjanjian penjualan barang mengikat (tying-in) terhadap produk alat uji cepat atau rapid test untuk diagnosis covid-19 di berbagai rumah sakit.

Tindakan ini diduga melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Pasal tersebut melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

"Dalam penelitian tersebut, KPPU menyimpulkan bahwa sebagian besar rumah sakit yang menjadi objek penelitian tersebut telah melakukan perubahan perilaku dengan menyesuaikan bentuk pemasaran produk rapid test tersebut," ujar Juru Bicara dan Anggota KPPU Guntur Saragih dalam keterangan resminya, Jumat (12/6).

Lihat juga: Erick Thohir Ingin Pangkas Jumlah Produk BBM Pertamina

Pada pernyataan sebelumnya, KPPU menjelaskan tengah melakukan penelitian perkara inisiatif sejak 13 April 2020 guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang mengeluhkan penawaran jasa rapid test covid-19 secara paket dan menyebabkan tingginya harga jasa tersebut.

Penelitian difokuskan pada upaya penemuan bukti-bukti yang menunjang dugaan pelanggaran dan dilaksanakan melalui survei lapangan dan pemanggilan berbagai pihak terkait.

Dalam penelitian, lanjut Guntur, KPPU telah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari berbagai rumah sakit yang diduga melakukan praktek tying-in layanan untuk rapid test, keterangan ahli, serta melakukan survei lapangan di Jabodetabek dan kota dimana terdapat Kantor Perwakilan KPPU (yakni Medan, Lampung, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar). 

Namun saat ini, KPPU belum menemukan bukti yang cukup untuk dijadikan ke tahapan penyelidikan, khususnya pemenuhan unsur dampak persaingan usaha tidak sehat. 

Lihat juga: Ojol Tak Wajib Pasang Penyekat Penumpang saat New Normal

Para pelaku usaha telah melakukan perubahan dalam hal menjual jasa Rapid Test. Dalam berbagai brosur jasa layanan yang dikeluarkan rumah sakit, penawaran rapid test yang terpisah dengan uji layanan kesehatan lainnya telah mulai dilakukan. 

"Sehingga saat ini masyarakat telah dapat membeli layanan rapid test tanpa harus membeli bentuk paket dengan beberapa layanan jasa kesehatan lainnya saat melakukan diagnosis Covid-19," ucap Guntur.

Meski demikian, perilaku seperti ini dapat masuk kategori penyelidikan, jika dalam prakteknya menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.

"KPPU akan tetap memantau informasi yang berkembang di masyarakat terkait pemasaran produk dan layanan kesehatan di masa pandemi," imbuhnya.

Lihat juga: BI Perpanjang Penyesuaian Jam Layanan hingga 30 Juni 2020

Untuk itu, KPPU juga meminta agar publik segera melapor ketika menemukan adanya upaya tying-in atau bentuk-bentuk pelanggaran lain oleh penyedia layanan kesehatan.

"Sanksi akan dikenakan KPPU kepada mereka yang mencoba melanggar hukum persaingan, khususnya di masa pandemi covid-19 dan dalam waktu setelahnya," pungkas Guntur.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/age)