Selain itu, ia ingin agar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2021 mampu mengantisipasi risiko ketidakpastian perkembangan pandemi corona dan dampaknya. Dengan begitu, RAPBN 2021 tetap mampu menunjang kesejahteraan masyarakat.
"Serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan, sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang," ucap Puan dalam Rapat Paripurna, Senin (15/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Puan turut mengingatkan pemerintah agar mampu menjaga kesehatan pendapatan negara, defisit anggaran, rasio utang, dan risiko beban utang. Sebab, indikator ini berpengaruh pada kelangsungan anggaran secara jangka panjang bagi Indonesia.
"Karena akan memberikan tekanan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang," tuturnya.
Lalu, inflasi ditargetkan berada di kisaran 2,0 persen sampai 4,0 persen dan nilai tukar rupiah direntang Rp14.900 sampai Rp15.300 per dolar AS. Sementara suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan diperkirakan sebesar 6,67 persen sampai 9,56 persen.
Kemudian, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Prices/ICP) diproyeksi berada di kisaran US$40 sampai US$50 per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan sekitar 677 ribu sampai 737 ribu bph dan gas bumi sekitar 1,08 juta sampai 1,17 juta barel setara minyak per hari.
Dari sisi anggaran, rasio perpajakan ditargetkan mencapai 8,25 persen sampai 8,6 persen dari PDB pada tahun depan. Lalu, rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai 1,6 persen sampai 2,3 persen dari PDB.
Sementara belanja negara diperkirakan mencapai 13,11 persen sampai 15,17 persen dari PDB. Dari proyeksi ini, defisit anggaran diperkirakan mencapai 3,21 persen sampai 4,17 persen dari PDB. Rasio utang diperkirakan mencapai 36,67 persen sampai 37,97 persen dari PDB.
(uli/agt)