Pemerintah Akan Terbitkan SBN Rp900 T hingga Akhir Tahun

Kementerian Keuangan mengungkapkan pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp900,4 triliun hingga akhir tahun. Angka tersebut merupakan sisa penerbitan SBN di semester II untuk membiayai defisit APBN 2020 sebesar Rp1.039,2 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Riko Amir mengatakan penerbitan surat utang itu akan dipenuhi melalui lima skema. Meliputi lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel senilai Rp30 triliun hingga Rp40 triliun, private placement, dan penerbitan SBN valuta asing (valas). Terakhir, pemerintah akan merilis SBN skema khusus kepada Bank Indonesia (BI).

"Dengan pembiayaan Rp1.039,2 triliun sisa penerbitan kalau kami lihat sebesar Rp900,4 triliun. Kalau semuanya SBN diserap market tentunya market tidak akan bisa menyerap sebesar itu," ujarnya, Kamis (2/7).

Mengenai SBN skema khusus ke BI, kata dia, merupakan bentuk berbagi beban (burden sharing) antara pemerintah dan bank sentral dalam menanggulangi dampak covid-19 kepada ekonomi Indonesia. Hingga Juni 2020, tercatat BI telah membeli SBN sebesar Rp30,3 triliun. Ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tahap I antara Kementerian Keuangan dan BI.

Kemudian, skema dan mekanisme burden sharing lanjutan dalam penerbitan SBN tersebut tengah dibahas secara intensif oleh pemerintah dan bank sentral. Kesepakatan itu akan terangkum dalam SKB tahap II.

"Mungkin dalam beberapa hari ke depan sudah jelas bentuknya seperti apa (skema burden sharing) dan juga berapa (SBN) yang akan diambil oleh BI. Tapi gambarannya seperti itu, kalau sisa Rp900 triliun masuk ke market ini jelas tidak mungkin sehingga ada burden sharing dengan BI," katanya.

Untuk diketahui, pemerintah memprediksi defisit APBN 2020 membengkak menjadi 6,43 persen dari PDB akibat Covid-19. Untuk itu, pemerintah membutuhkan pembiayaan sebesar Rp1.039,2 triliun.

Rinciannya, pembiayaan utang sebesar Rp1.220,4 triliun yang terdiri dari SBN neto senilai Rp1.173,7 triliun dan pinjaman Rp46,7 triliun. Sedangkan pembiayaan non utang sebesar Rp181,2 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan BI akan menanggung 100 persen bunga atas pembiayaan utang untuk kegiatan publik (public goods) yang berkaitan dengan penanganan pandemi virus corona.

Sri Mulyani menjabarkan pembiayaan utang untuk kegiatan publik sebesar Rp397,6 triliun. Dana itu terdiri dari sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/l) serta pemda sebesar Rp106,11 triliun.

"Hal-hal yang sifatnya untuk public goods akan dilakukan burden sharing. Ini untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan untuk sektoral serta pemerintah daerah (pemda). BI akan tanggung sampai 100 persen beban bunganya," ungkap Sri Mulyani belum lama ini.

[Gambas:Video CNN]