Di Era Edhy Prabowo, KKP Disebut Tak Pernah Didemo Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, CNN Indonesia | Rabu, 08/07/2020 14:02 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Pengamat menyebut kebijakan Menteri Edhy soal pencabutan larangan ekspor benih lobster baik bagi keberlangsungan nelayan, losbter di alam, dan devisa negara. (Foto: Dok. KKP)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tengah disorot perihal kebijakannya mencabut larangan penangkapan benih bening lobster, baik untuk keperluan budidaya maupun ekspor. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, banyak pihak yang tidak memahami substansi pencabutan aturan itu.

Adi menjelaskan, menurut perspektif kebijakan publik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/2020 yang mengatur pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, memuat sejumlah substansi bagi keberlangsungan hidup nelayan, keberlanjutan lobster di alam, serta manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan untuk negara.

"Dalam hal substansi ini pastinya kita harus membandingkan saat (penangkapan dan ekspor) lobster ini dilarang dan saat larangan ini dicabut. Saya pikir ada adu opini di sini, tapi yang setuju (pencabutan larangan) lebih banyak. Yang menolak hanya bangunan argumentasi elite saja," ujar Adi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/7).


Dia berpendapat, kebijakan-kebijakan Menteri KKP sebelumnya seperti larangan penangkapan dan ekspor lobster, serta larangan alat tangkap cantrang, banyak merugikan nelayan. Ini dibuktikan dengan maraknya demonstrasi menentang kebijakan-kebijakan itu.

"Selama delapan bulan Edhy Prabowo menjabat, tidak ada lagi demo nelayan di KKP, tidak ada lagi nelayan yang sampai menginap di Istana," ujar Adi.

Demonstrasi nelayan memang sering terjadi di masa sebelum Edhy. Seperti saat ribuan buruh dan nelayan menggeruduk kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2015 lalu.

Nelayan memprotes Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 itu tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela dan Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pada demo di Istana 2017 lalu, Kelompok buruh dan nelayan menuntut pemerintah melegalkan cantrang, payang, dan lainnya sebagai alat tangkap nelayan.

Mereka juga mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan seluruh peraturan yang dibuat oleh Menteri KKP saat itu karena dianggap berdampak buruk pada sektor perikanan Indonesia.

Adi menilai, masyarakat khususnya di dunia maya, kecenderungannya lebih banyak tertarik mengomentari hal-hal yang bersifat gimik dan melupakan persoalan substansial. Padahal, kata dia, kinerja Menteri Edhy lebih terukur dan dirasakan manfaatnya oleh nelayan ketimbang menteri sebelumnya.

"Edhy bekerja dalam sunyi. Ia tak peduli di-bully netizen yang entah siapa orangnya. Tapi kebijakannya dipuji Presiden, sejumlah gubernur, dan nelayan," ujar Adi.

Adi mencontohkan soal pro dan kontra ekspor benih lobster. Menurutnya, kritik terhadap Edhy hanya berasal dari sentimen elite yang kemudian dikomentari oleh netizen yang tidak paham secara utuh mengenai aturan ini.

Ekspor dikesankan merugikan nelayan, mengancam kelestarian lobster, dan hanya menguntungkan korporasi. Padahal, menurut Adi, ekspor positif bagi negara dan masyarakat.

"Tak hanya dari segi devisa, tapi juga berdampak luas kepada masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya dari segi peningkatan ekonomi mereka serta semakin luasnya kesempatan usaha serta lapangan kerja."

(fef)

[Gambas:Video CNN]