BPK Sematkan Wajar Tanpa Pengecualian untuk Lapkeu Pemerintah

CNN Indonesia | Selasa, 14/07/2020 16:33 WIB
DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020. Salah satu agenda yang dibahas tentang pengambilan keputusan perubahan ketiga tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU). Jakarta (14/7/2020).Sidang paripurna juga di hadiri ketua BPK Agung Firman Sampurna. CNN Indonesia/Andry Novelino Lapkeu Pemerintah Pusat Tahun 2019 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun, 3 LKKL mendapat WDP dan disclaimer. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019.

Kepala BPK Agung Firman Sampurna mengatakan terdapat 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang telah diaudit oleh lembaganya. 

Atas 88 laporan tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 84 LKKL dan 1 LK BUN. Sementara, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada 2 LKKL dan tidak menyatakan pendapat atau disclaimer pada 1 LKKL. 


"Sebagai pembanding pada LKPP tahun 2018 BPK memberikan opini dengan pengecualian terhadap empat LKKL dan tidak menyatakan pendapat pada satu LKKL," ucap Agung dalam rapat paripurna DPR Selasa (14/7). 

Meskipun terdapat tiga LKKL pada 2019 yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian temuan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2019 secara keseluruhan. 

"Oleh karena itu dengan konsolidasi hasil pemeriksaan atas 87 LKKL dan 1 LK BUN 2019 akhirnya BPK memberikan opini WTP atas laporan pemerintah pusat tahun 2019," tutur Agung. 

LKPP 2019, menurut BPK, menyajikan secara wajar semua material posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dan realisasi anggaran operasional serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Namun demikian opini WTP yang diberikan tidak berarti LKPP bebas tanpa masalah. "BPK mengidentifikasi sejumlah masalah baik pada sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap sistem perundang-undangan yang harus ditindak lanjuti," pungkas Agung. 

Berikut daftar masalah pada sistem pengendalian internal dan kepatuhan yang diidentifikasi BPK dalam LKPP 2019:

1. Kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Perpajakan.

2. Kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur atau diestimasi.

3. Pengendalian atas pencatatan aset kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum memadai.

4. Pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada LKPP tahun 2019 sebesar Rp2.876,76 triliun belum didukung standar akuntansi.

5. Penyajian aset yang berasal dari realisasi belanja yang akan diberikan kepada masyarakat sebesar Rp44,2 triliun pada 34 kementerian/lembaga tidak seragam serta terdapat penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan.

6. Penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2019 pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Kementerian Keuangan belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan karena aktivitas perkebunan dan penerima belum sepenuhnya valid, serta adanya dana peremajaan perkebunan kelapa sawit yang belum di pertanggungjawabkan.

7. Skema pengalokasian anggaran untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional pada pos pembiayaan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan investasi tanah proyek strategis nasional untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah.

8. Ketidaksesuaian waktu pelaksanaan program kegiatan dan tahun penganggaran atas kompensasi bahan bakar minyak dan listrik.

9. Adanya kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan Kas Setara Kas persediaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dalam kementerian dan lembaga. Masalah yang teridentifikasi adalah penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, saldo kas yang tidak sesuai dari fisik, sisa kas terlambat atau belum disetor dengan penggunaan kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada 34 kementerian lembaga, terdapat ketidaksesuaian pencatatan persediaan dengan ketentuan pada 53 kementerian/lembaga, dan pengelolaan aset tetap pada 77 kementerian/lembaga yang belum memadai dampak adanya saldo BMN yang tidak akurat.

10. Terdapat surat tagihan pajak terhadap kekurangan store yang belum diterbitkan oleh dirjen pajak dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi.

11. Pemberian fasilitas transaksi impor yang dibebaskan dan atau dipungut PPN dan PPh pada Ditjen Pajak yang terindikasi bukan merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan terdapat potensi kekurangan penetapan penerimaan negara dari pendapatan biaya masuk atau bea masuk anti-dumping dan pajak dalam negeri pada dirjen bea cukai.

12. Terdapat kewajiban restitusi pajak yang telah terbit surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP) namun tidak segera di proses pembayarannya terindikasi belum diterbitkan SKPKPP serta keterlambatan penerbitan SKPKPP pada Ditjen Pajak.

13. Adanya pengelolaan PNBP dan piutang serta penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja yang belum sesuai ketentuan pada sejumlah kementerian negara atau lembaga. 

[Gambas:Video CNN]



(hrf/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK