Jokowi Ungkap Tugas Erick Thohir di Tim Penanganan Corona

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasannya membentuk tim terpadu untuk menangani penyebaran virus corona dan mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam menangani pandemi virus corona dari sektor ekonomi dan kesehatan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Mengutip akun Instagram resmi Jokowi, ia menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menjadi koordinator tim terpadu. Di sini, Airlangga akan dibantu oleh tiga menteri koordinator lainnya sebagai wakil ketua.

Mereka yang menjadi wakil ketua tim terpadu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

"Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengoordinasikan Ketua Satgas Perekonomian yang dijabat oleh Pak Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satgas Covid-19 Pak Doni Monardo," ungkap Jokowi, dikutip Selasa (21/7).

Jokowi menyatakan tim terpadu ini akan merumuskan beberapa kebijakan dan memantau perkembangan penanganan virus corona dan perekonomian nasional. Sebagai contoh, dari Satgas Penanganan Covid-19 akan memantau ketersediaan peralatan uji maupun pengembangan vaksin covid-19 dan Satgas Perekonomian memantau program perekonomian yang bersifat jangka panjang.

"Dengan tim terpadu ini, perencanaan dan eksekusi program-program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan, keduanya ditangani oleh kelembagaan yang sama dan dikoordinasikan secara maksimal," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Satgas Perekonomian Budi mengaku bakal mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang paling terdampak pandemi virus corona. Hal ini dilakukan untuk menentukan program ekonomi yang harus dibuat dalam memperbaiki perekonomian domestik.

"Ke depannya Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) sudah memberikan arahan agar kami bisa mengidentifikasi sektor-sektor mana yang memang pertumbuhannya paling terkena dampak, kami nanti akan berdiskusi dengan semua pemangku kepentingan," ungkap Budi.

Pemangku kepentingan yang dimaksud Budi mulai dari sektor swasta, pemerintah daerah (pemda), pemerintah pusat, dan kementerian/lembaga (k/l). Masing-masing pihak akan dimintai pendapat dalam menyusun program perekonomian jangka panjang.

"Kami akan susun program-program prioritas dengan tajam untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Budi.