Pemprov DKI Pastikan Tidak Ada Pemotongan Tukin PNS Daerah

CNN Indonesia | Rabu, 22/07/2020 13:56 WIB
Kepala BKD Pemprov DKI Jakarta Chaidir memastikan tidak ada draf pergub baru yang mengatur pemotongan tunjangan PNS daerah. Kepala BKD Pemprov DKI Jakarta Chaidir memastikan tidak ada draf pergub baru yang mengatur pemotongan tunjangan PNS daerah. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Reno Esnir).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak ada perubahan, pemotongan, maupun penghapusan atas Tunjangan Perbaikan Penghasilan / Tunjangan Kinerja Daerah (TPP/TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Chaidir, menegaskan, tidak ada draf pergub baru yang mengatur pemotongan jumlah TPP/TKD para ASN DKI Jakarta sebesar 65 persen dari TPP/TKD.

Sebelumnya, sempat beredar informasi pada pesan berantai melalui aplikasi percakapan WhastApp bahwa ada pemotongan TPP/TKD. Chaidir memastikan informasi itu tidak benar.


"Perlu saya garisbawahi juga, TPP/TKD masih mengacu pada Pergub 49/2020. Pada Pergub tersebut, diatur rasionalisasi 25 persen dan penundaan pembayaran sebesar 25 persen dari TPP/TKD terhitung sejak April sampai Desember 2020," kata Chaidir dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/7).

Chaidir menjelaskan, saat ini daftar penerima TPP/TKD sudah keluar di semua SKPD. Sore nanti, TPP/TKD sudah bisa dicairkan sesuai Pergub dimaksud.

Ia menambahkan, besaran TPP/TKD yang tertunda pembayarannya itu juga tidak dihapus, masih tetap berlaku sesuai Pergub.

Chaidir turut mengimbau kepada seluruh ASN DKI Jakarta untuk tidak mudah terpengaruh dan tidak ikut menyebarluaskan isu maupun informasi yang tidak benar. Saat ini, BKD Provinsi DKI Jakarta sedang menginvestigasi sumber isu yang beredar di media sosial mengenai pemotongan TPP/TKD.

[Gambas:Video CNN]

"Jika ditemukan bahwa informasi tersebut berasal dari ASN, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh atasan langsung," ujar Chaidir.

Menurut Chaidir, penyebaran pesan berantai tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS. Selain itu juga melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat diusut oleh kepolisian.

(dmi/sfr)