Denda Rp30 M ke Grab Dibatalkan, KPPU akan Kasasi ke MA

CNN Indonesia | Rabu, 30/09/2020 11:11 WIB
KPPU menyatakan akan melakukan kasasi ke MA setelah hukuman denda Rp30 miliar yang mereka jatuhkan ke Grab terkait monopoli dibatalkan oleh PN Jakarta Selatan. KPPU akan melakukan kasasi atas putusan PN Jakarta Selatan yang membatalkan hukuman denda Rp30 miliar ke Grab. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan akan melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan hukuman denda Rp30 miliar kepada Grab.

"Saat ini KPPU tengah mempelajari pernyataan-pernyataan Majelis Hakim PN Jaksel dan mempersiapkan permohonan kasasi, sementara memperoleh petikan putusan PN dimaksud. Ditargetkan pada minggu pertama Oktober 2020, permohonan tersebut dapat disampaikan," kata Kepala Biro Humas Kerja Sama KPPU  Deswin Nur dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (30/9)

Sebagai informasi, KPPU beberapa waktu lalu memang menghukum Grab dengan hukuman denda Rp30 miliar. KPPU juga menghukum PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) dengan hukuman denda sebesar Rp19 miliar.


Hukuman dijatuhkan terkait pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hukuman diberikan berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan di wilayah Jabodetabek, Medan, Makassar, dan Surabaya yang dilakukan oleh dua pihak tersebut.

Dalam pertimbangannya, Majelis Komisi yang dipimpin oleh Dinnie Melanie dan dengan anggota Guntur S Saragih dan Afif Hasbullah tersebut, memandang perjanjian kerja sama penyedia jasa oleh Grab selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan yang bergerak di bidang sewa angkutan khusus bertujuan menguasai produk penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi.

Penguasaan tersebut membuat persentase jumlah mitra dan orderan pengemudi mitra non TPI menurun.

[Gambas:Video CNN]

Dalam sidang itu, Majelis Komisi menilai tidak ada upaya tying-in yang dilakukan Grab terhadap jasa yang diberikan TPI. Namun demikian, majelis tetap menilai telah terjadi praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Grab dan TPI atas mitra individu dibandingkan dengan mitra TPI.

Sementara, TPI dikenakan sanksi denda sebesar Rp4 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp15 miliar untuk pelanggaran pasal 19 huruf d.

"Memperhatikan berbagai fakta dan temuan dalam persidangan, Majelis memutuskan Grab dan TPI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 dan 19 huruf d, namun tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada Grab sebesar Rp7,5 miliar untuk pelanggaran pasal 14 dan Rp22,5 miliar atas pelanggaran Pasal 19 huruf d," kata KPPU seperti dikutip dari pernyataan mereka, Jumat (3/7).

Kedua pihak tersebut diperintahkan oleh KPPU membayar denda paling lambat 30 hari setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap.

Selain denda, Majelis Komisi dalam putusannya juga merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi atas kebijakan kuota angkutan sewa khusus dengan mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat.

Atas putusan itu, Grab mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa Hukum Grab dan TPI Hotman Paris Hutapea menyatakan upaya itu berbuah manis.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang putusan banding yang digelar pekan lalu telah membatalkan putusan KPPU itu. 

Pernyataan tersebut ia sampaikan melalui sebuah video yang ia unggah akun melalui akun instagram @hotmanparisofficial.

"Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan keputusan KPPU, mereka menyatakan tidak ada penguasaan pasar oleh grab, tidak ada diskriminasi dan semua denda dibatalkan. Jadi benar-benar 0 persen, tidak ada denda," katanya seperti dikutip dari unggahan tersebut.

(sfr)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK