Talangan Rp8,5 T untuk Garuda Tak Bisa Selamatkan 700 Pekerja

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan tetap memutus kontrak kerja dengan 700 orang karyawan kontrak karena kesulitan keuangan selama pandemi virus corona meski perusahaan akan menerima dana talangan sebesar Rp8,5 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menegaskan kebijakan pemutusan kontrak adalah penyelesaian lebih awal masa kontrak kerja karyawan dengan status tenaga kerja kontrak.

Dia mengaku keputusan yang akan efektif pada 1 November tersebut adalah keputusan berat yang harus diambil perusahaan demi menyelamatkan keberlangsungan maskapai nasional itu.

"Kebijakan tersebut mulai berlaku tanggal 1 November 2020 kepada sedikitnya 700 karyawan berstatus tenaga kerja kontrak yang sejak Mei 2020 lalu telah menjalani kebijakan unpaid leave, imbas turunnya demand layanan penerbangan pada masa pandemi," ujar Irfan dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (27/10).

Irfan juga memastikan akan memenuhi seluruh hak karyawan yang terdampak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembayaran di awal atas kewajiban perusahaan terhadap sisa masa kontrak karyawan.

Ia mengklaim sejak awal perusahaan mengutamakan kepentingan karyawan. Hal ini dibuktikan kala maskapai lain mulai mengimplementasikan kebijakan pengurangan karyawan, namun perseroan terus berupaya mengoptimalkan langkah strategis guna memastikan perbaikan kinerja demi kepentingan karyawan dan masa depan bisnis perusahaan.

"Namun demikian pada titik ini, keputusan berat tersebut terpaksa harus kami tempuh di tengah situasi yang masih penuh dengan ketidakpastian ini," ucap Irfan.

Garuda juga menyampaikan rasa terima kasih kepada karyawan yang terdampak kebijakan tersebut atas dedikasi dan kontribusi mereka terhadap perusahaan.

Di luar perkiraan, terang Irfan, kondisi pandemi ini memberikan dampak jangka panjang terhadap kinerja perusahaan yang mana kondisi perusahaan sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

"Namun kami yakini segala langkah dan upaya perbaikan yang terus akan kami lakukan ke depan, dapat mendukung upaya pemulihan kinerja Garuda Indonesia agar dapat bertahan melewati krisis pada masa pandemi dan juga menjadi penguat pondasi bagi keberlangsungan Perusahaan di masa yang akan datang," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah merestui Garuda Indonesia mendapatkan dana talangan sebesar Rp8,5 triliun untuk menopang keuangan perseroan dari dampak pandemi. Dana yang diharapkan cair pada akhir tahun ini diusulkan Irfan dalam bentuk Mandatory Convertible Bond (MCB) atau obligasi konversi.

Ia menuturkan obligasi konversi itu diusulkan memiliki tenor tiga tahun, atau jatuh tempo pada 2023. Pertimbangannya, memberikan kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk memperbaiki fundamental. Perseroan sendiri telah menyiapkan tiga mekanisme pembayaran jatuh tempo pada 2023.

Pertama, perusahaan akan membayar obligasi konversi tersebut. Kedua, dengan asumsi industri penerbangan sudah membaik, maka perseroan bisa mengambil pinjaman luar negeri untuk membiayai obligasi jatuh tempo tersebut.

Ketiga, obligasi konversi ini diubah menjadi penempatan modal dan memberi kesempatan ke pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi.

"Kalau dihitung, kami mintanya (tenor) selama-lama mungkin. Tapi, tiga tahun itu menurut kami mesti diberi kesempatan dan mandat manajemen untuk juga bekerja keras. Kalau lima tahun kami khawatirnya manajemen Garuda ini take it terlalu easy situasinya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]