Rahasia Kinerja BRI Terapkan Nilai Sosial dan Ekonomi

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menerapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi dalam menjalankan bisnisnya. Karena hal tersebut BRI tidak akan mundur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya segmen UMKM.

Nilai-nilai sosial tersebut juga dapat dilihat dalam kegiatan BRI yang salah satunya tercermin dari besarnya jumlah nasabah UMKM. Komitmen BRI memajukan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari keterlibatan aktif penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang sejak 2015 hingga September 2020 nilainya mencapai Rp 422,7 triliun.

Khusus tahun ini, hingga September lalu sudah ada Rp 90,1 triliun dari kuota Rp 140 triliun KUR yang disalurkan BRI bagi pengusaha mikro dan kecil. Selain menyalurkan KUR, BRI juga telah merestrukturisasi kredit 2,93 juta debitur senilai Rp 191,27 triliun per 26 Oktober lalu.

"Kami tidak ingin membuat social value dan economic value ini menjadi dikotomi. Kami meyakini bahwa keduanya itu sesungguhnya satu arah. Kalau kita memperhatikan social value, maka perusahaan mana pun itu akan bisa sustain," ungkap Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, penerapan nilai sosial dan ekonomi dalam berkegiatan bisa dilakukan secara bersamaan tanpa dikotomi. Hal ini sudah dibuktikan BRI yang sukses menghadirkan layanan keuangan terbaik bagi nasabah kecil dan di pelosok, serta di sisi lain terjaga profitabilitasnya.

Haru mengatakan penerapan nilai sosial dan ekonomi secara bersamaan membuat kinerja perusahaan sustain. Di saat bersamaan, penerapan nilai-nilai ini berdampak pada bergeraknya perekonomian masyarakat, sehingga berujung pada meningkatkan kesejahteraan mereka untuk jangka panjang.

Ke depannya BRI akan lebih spesifik untuk turun melayani nasabah mikro dan juga ultra mikro karena banyak yang belum memiliki rekening bank.

"Kami harap dengan melayani dan penetrasi lebih dalam kepada pelaku usaha bisa memberikan kepastian untuk naik kelas. Hal ini juga bisa memastikan kelangsungan usaha ultra mikro serta UMKM," tutur Heru.

Menurut Haru, pemberian layanan keuangan formal harus dimasifkan dan menjadi kunci untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Apalagi, saat ini masih terdapat puluhan juta masyarakat Indonesia yang belum terjangkau akses layanan keuangan formal.

Berdasarkan survei Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) 2018, tercatat baru 55,7 persen orang dewasa yang memiliki akun lembaga keuangan formal. Kemudian, hanya 38,4 persen orang dewasa yang memiliki akun bank hingga tahun 2018.

Mayoritas warga masih terbiasa mengakses layanan keuangan formal atau perbankan menggunakan akun orang lain. Dalam catatan statistik tersebut juga kurang lebih separuh pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah belum dilayani perbankan.

"Mungkin mereka sudah sudah dilayani oleh lembaga keuangan yang non-formal. Kami selalu mendorong supaya mereka segera masuk ke perbankan, sehingga bank bisa membantu mereka untuk tumbuh, dan menjaga keberlanjutan untuk menjadi lebih besar di masa yang akan datang," pungkasnya.