Data BI, 542 Pemda Sudah Lakukan Transaksi Elektronik

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mencatat 542 pemerintah daerah (pemda) telah melakukan elektronifikasi transaksi (ETP).

Program ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di pusat dan daerah serta pemerataan kesejahteraan.

"BI melakukan elektronifikasi transaksi Pemda. Sekarang itu 542 Pemda baik provinsi maupun bupati dan walikota melakukan elektronifikasi. Mereka tak hanya menggunakan cash management system tapi juga menggunakan QRIS," ujar Perry dalam Fintech Summit 2020, Rabu (11/11).

Tujuan lain dari elektronifikasi tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik.

Selain itu, elektronifikasi juga bermanfaat untuk mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital. "Dengan elektronifikasi itu inklusi keuangan terjadi termasuk juga literasi keuangan. Tentu saja yang nomor satu diperlukan dalam hal ini adalah sinergi," imbuhnya.

Selain elektronifikasi transaksi keuangan pemda, BI juga memperluas elektronifikasi transaksi melalui penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19.

[Gambas:Video CNN]

Tahun ini, elektronifikasi dilakukan terhadap 10 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan total jumlah bantuan Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

"Untuk bantuan sembako ada 20 juta KPM dengan Rp43,6 triliun. Itu semua sekaligus inklusi keuangan dan literasi keuangan," pungkasnya.