LIVE: Seribu Puan Penjaga Lingkungan

Tim, CNN Indonesia | Senin, 21/12/2020 09:05 WIB
Perempuan masih terdesak dengan ekspansi bisnis skala besar berbasis lahan. Diperlukan praktik bisnis berkelanjutan untuk mengantisipasi hal tersebut. Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)
Jakarta, CNN Indonesia --

Perempuan adat dinilai masih menghadapi konflik sumber daya alam terkait dengan ekspansi bisnis perusahaan yang terkait dengan lahan dan hutan.

Temuan Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan perempuan seringkali terdesak dengan bisnis yang mendapatkan izin mengelola di lahan adat mereka. Salah satunya bisnis perkebunan skala besar.

Survei Perempuan AMAN juga menyatakan 90 persen perempuan dalam masyarakat adat tak mendapatkan pemberitahuan soal persetujuan alih fungsi lahan. "Sebanyak 64,7 persen responden perempuan adat mengaku tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan," demikian AMAN yang dikutip Minggu (20/12).


Pembukaan lahan perkebunan skala besar juga banyak dilakukan melalui pembakaran secara sengaja oleh perusahaan. Padahal hal tersebut menyumbang kebakaran hutan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan terjadi anomali atau keganjilan bencana di Indonesia akibat perubahan iklim yang cukup drastis. Anomali itu berupa bencana kebakaran hutan dan lahan.

"Tahun lalu kita menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang luar biasa. Bahkan asap kita melintasi Selat Malaka dan menyentuh Singapura dan Malaysia," kata Doni kepada awak media beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 1,65 juta hektare hutan dan lahan terbakar pada 2019. Jumlah itu setara 1,7 persen dari luas lahan hutan di Indonesia.

Di sisi lain, perubahan iklim tak lepas dari aktivitas ekonomi manusia yang tidak memperhatikan lingkungan. Misalnya, pembakaran hutan dan lahan untuk aktivitas perkebunan.

Hingga 2019, Yayasan Madani Berkelanjutan menemukan titik panas (hotspot) setidaknya di 836 perkebunan sawit, 247 konsesi Hutan Tanaman Industri, 170 konsesi Hak Pengusahaan Hutan, dan 111 area Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang belum diberikan izin perhutanan sosial.

Kepatuhan Pemilik Konsesi

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya menilai kasus kebakaran hutan di Indonesia tidak boleh dianggap enteng karena masih banyak faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan selain cuaca yang justru lebih mengkhawatirkan.

Menurut Teguh, setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan karhutla di suatu tempat. Pertama, adanya perubahan tutupan lahan. Kedua, keberadaan izin, dan ketiga, kerusakan fungsi ekosistem gambut.

"Diperlukan mitigasi dan antisipasi yang tepat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan melindungi hutan dan memulihkan gambut serta memastikan tingkat kepatuhan pemilik izin untuk mencegah karhutla," kata Teguh beberapa waktu lalu.

Sejumlah studi mencatat kerusakan lingkungan dapat menghilangkan potensi sumber pangan masyarakat, sehingga berdampak pada perempuan dan anak-anak, serta mengancam kesehatan.

Untuk mengulas isu ini, CNNIndonesia.com akan menyajikan diskusi Secret at Newsroom (Setroom): Seribu Puan Penjaga Lingkungan yang ditayangkan secara live streaming pada Senin (21/12) pukul 19.00-20.00 WIB.

Diskusi akan menghadirkan narasumber:

Nadia Hadad - Strategic Development Director Yayasan Madani Berkelanjutan

Aviliani - Ekonom INDEF

Tiza Mafira - Associate Director Climate Policy Initiative

(asa)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK