Kebijakan Gratis Pajak Mobil Baru Diusulkan Sasar Kelas Atas

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong konsumsi atau demand dengan cara memberikan kemudahan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor.

Namun menurutnya, akan lebih baik jika segmentasi pasar kebijakan tersebut lebih diperluas, yakni untuk kelas menengah ke atas.

"Masyarakat menengah ke bawah masih akan sulit melakukan pembelian. Sementara akibat pandemi ini kelompok tersebut mengalami dampak terbesar, paling banyak PHK, kehilangan pendapatan, kesulitan berusaha," kata Piter dalam webinar 'Daya Ungkit untuk Ekonomi Bangkit', yang digelar Kominfo dan KPC PEN, Selasa (16/2).

Dia menuturkan penurunan pajak kendaraan bermotor itu tepat jika targetnya menyasar menengah atas.

Berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, potensi penurunan harga mobil akibat pembebasan pajak hanya berkisar Rp23 juta per unit atau sekitar 10 persen dari harga jual mobil. Peter mengatakan nilai tersebut masih kurang besar.

Untuk itu, bila pemerintah ingin mengerek daya beli masyarakat dengan pembebasan atau penurunan pajak mobil, seharusnya menyasar ke mobil kelas atas atau mewah.

Sebab, hal ini bisa mendorong konsumsi di kalangan kelas menengah atas mengingat daya beli yang tinggi, tapi cenderung menahan diri karena rendahnya insentif dan minimnya kepercayaan.

"Kebijakan relaksasi PPnBM ini tepat tapi akan lebih baik menyasar kalangan menengah atas, yang kontribusi konsumsi mereka besar, mencapai 80 persen. Itu kalau bisa dikembalikan, tingkat konsumsi mereka akan sangat besar," terangnya.