Asing Akan Raup Separuh Harta Karun yang Ditemukan Bawah Laut

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan kepemilikan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) atau harta karun bawah laut akan menjadi milik pemerintah dan pengangkut, baik asing maupun dalam negeri, dengan porsi 50:50.

"Kepemilikan sesuai aturan 50:50. Pemerintah dan pengangkutnya. Sebelum itu tapi harus ada perawatan," ucap Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin dalam konferensi pers, Rabu (10/3).

Ia menyatakan pemerintah butuh bantuan investor untuk mengangkat BMKT. Pasalnya, pemerintah tak punya cukup dana untuk melakukan hal tersebut.

"Maka kami minta investasi masuk, tapi diberikan lah mereka (pengangkut) kesempatan untuk melakukan pameran. Dikasih waktu lima sampai enam tahun untuk pameran," kata Safri.

Nantinya, pengangkut BMKT akan mendapatkan keuntungan dari pameran tersebut. Keuntungan itu berasal dari royalti atas penyelenggaraan pameran.

"Cuma umumnya pengangkat harta karun ini bukan orang miskin, mereka rata-rata punya uang. Mereka hanya cari nama," ujar Safri.

Ia menambahkan perawatan BMKT juga tak mudah. Untuk itu, pemerintah juga butuh investor untuk merawat harta karun yang sudah ratusan tahun berada di bawah laut.

"Kami mau investasi masuk untuk keahlian itu. Prosesnya ini panjang, abis diangkat harus tiga bulan dirawat dulu. Itu yang kami minta, bukan sekadar diangkat," jelasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi izin investor baik asing dan dalam negeri untuk mencari BMKT di bawah laut Indonesia.

Izin pencarian harta karun ini merupakan satu dari 14 bidang usaha yang dibuka melalui aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.