Dampak Ekonomi dari Lampu Hijau Mudik Lebaran Tak Setimpal
Ulfa Arieza | CNN Indonesia
Rabu, 17 Mar 2021 06:56 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pengamat menilai dampak ke ekonomi dari mudik lebaran 2021 tidak akan signifikan mengingat pandemi covid-19 belum mereda. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah memberikan lampu hijau mudik lebaran 2021. Ini disinyalkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini.
Untuk itu, Budi mengungkap Kemenhub akan membuat mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Gugus Tugas Covid-19. Pasalnya, ia menyadari ada potensi lonjakan pemudik Lebaran tahun ini mengingat sebagian masyarakat sudah menerima vaksin covid-19.
"Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang mereka yang akan berpergian," ujar Budi dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3).
Rencana tersebut sangat kontradiktif dengan kondisi penyebaran pandemi covid-19 yang belum reda meski sudah berjalan satu tahun lamanya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan izin kegiatan mudik bisa membuat perjuangan melawan pandemi covid-19 selama 12 bulan ini menjadi sia-sia. Belum lagi, tren kasus baru covid-19 selalu meningkat usai liburan panjang.
Tengok saja, kasus positif harian tembus rekor beberapa kali pada Januari 2021 lalu, bertepatan setelah libur panjang Hari Raya Natal dan tahun baru. Misalnya, per Sabtu (16/1), kasus positif virus corona bertambah 14.224 orang dalam sehari.
Melihat hal itu, ia menilai sebaiknya pemerintah mengambil langkah ketat dalam mudik lebaran tahun ini. Terlebih, pelaksanaan vaksinasi covid-19 belum maksimal.
Per 16 Maret 2021, data pemerintah mencatat total vaksinasi tahap I baru mencapai 4,46 juta orang, sedangkan vaksin tahap II sebanyak 1,71 juta orang. Angka itu masih jauh dari target pemerintah untuk mencapai kekebalan komunal (herd imunity) yakni vaksinasi kepada 181 juta orang.
"Kalau kita melarang itu lebih baik, sebab ketat masih ada yang lolos artinya banyak yang lolos, apalagi dibiarkan semakin tidak terkontrol. Jadi, sia-sia upaya pemerintah daerah dan tenaga kesehatan kalau tahu-tahu kasus melonjak," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Belum lagi, ia mengatakan potensi kenaikan kasus covid-19 usai mudik tidak sebanding dengan manfaat ekonomi dari kegiatan mudik. Tauhid memprediksi perputaran uang selama kegiatan mudik lebaran tahun ini tidak signifikan.
"Secara ekonomi tidak berdampak terlalu besar," katanya.
Meski tidak menyebutkan angkanya, Tauhid meramal angka perputaran uang selama lebaran tahun ini lebih rendah dari kondisi normal. Namun, angkanya sedikit lebih tinggi dari tahun lalu.
Catatan Bank Indonesia (BI) menyebutkan penarikan uang tunai selama lebaran 2019 lalu lebih dari Rp160 triliun. Sementara itu, pada lebaran tahun lalu uang tunai siap edar yang disiapkan bank sentral turun menjadi Rp157,96 triliun.
Setidaknya, ada tiga hal yang melandasi prediksi penurunan perputaran uang dibandingkan kondisi lebaran normal. Pertama, daya beli masyarakat masih relatif rendah.
Kondisi ini tercermin dari tingkat inflasi pada Februari 2021 yang hanya sebesar 0,1 persen secara bulanan (mtm). Inflasi ini lebih rendah dibandingkan Januari 2021 sebesar 0,26 persen. Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 1,38 persen (yoy)
"Inflasi rendah berarti daya beli masyarakat masih tergerus," katanya.
Kedua, ancaman covid-19 masih ada lantaran tingkat penularan belum turun drastis. Di sisi lain, pemberian vaksin belum maksimal menjangkau semua lapisan masyarakat.
Kondisi tersebut berpengaruh pada pengeluaran konsumsi masyarakat selama Lebaran. Ia memperkirakan masyarakat masih cenderung menahan konsumsi selama Lebaran lantaran covid-19 belum reda.
"Dengan situasi covid-19 pasti yang dibelanjakan tidak terlalu banyak. Fenomena Desember seperti itu, jadi libur berapa hari tapi ekonomi meningkat tidak setajam yang dibayangkan, hotel dan restoran tidak terlalu ramai," ujarnya.
Ketiga, ia memprediksi sudah banyak masyarakat pulang ke kampung halaman lebih awal lantaran kehilangan pekerjaan di kota. Masyarakat yang pulang kampung lebih awal itu diprediksi merupakan pekerja informal yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi covid-19. Kondisi ini tentunya mengurangi peredaran uang maupun konsumsi saat Lebaran 2021 ini.
"Jadi, banyak yang sudah pulang saat awal covid-19 karena di kota sudah kehilangan pekerjaan," katanya.
Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah juga memperkirakan peningkatan konsumsi selama lebaran tahun ini tidak akan signifikan. Alasannya, pandemi covid-19 yang belum reda akan membatasi aktivitas masyarakat.
"Sebagian dari masyarakat kita juga masih terkendala daya beli, yang kena PHK meskipun dibebaskan mudik tidak akan menggenjot konsumsi mereka untuk ber-hari raya," katanya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan kenaikan angka pengangguran yang dirilis oleh BPS. Per Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia tembus 9,77 juta orang, naik 2,67 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah tidak gegabah menentukan izin mudik lebaran tahun ini. Pasalnya, jika kasus covid-19 terus bertambah, maka pemulihan ekonomi cenderung berlangsung lebih lama.
"Keputusan belum bulat diambil, pemerintah pasti akan mempertimbangkan perkembangan covid-19 hingga menjelang lebaran. Saat itu, kita bisa menilai apakah melonggarkan mudik sudah bisa dilakukan atau belum," ucapnya.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengatakan kegiatan mudik menambah produk domestik regional bruto (PDRB) di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Menurutnya, ada potensi penambahan PDRB sebesar Rp144 triliun untuk Jawa Tengah dari kegiatan mudik. Lalu, untuk Jawa Timur sebesar Rp81 triliun dan Jawa Barat Rp91 triliun.
Jika ditotal, maka penambahan PDRB untuk tiga wilayah itu mencapai Rp316 triliun. Namun, angka itu hanya terjadi jika situasinya sedang normal.
"Kenapa ada potensi penambahan PDRB itu? Karena dampak pengganda masyarakat spending di tempat tujuannya dan tempat tujuannya menaikkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, kuliner, hotel, dan pariwisata," ucap Fithra kepada CNNIndonesia.com.
Masalahnya, saat ini pandemi covid-19 belum juga mereda. Alhasil, Fithra berspekulasi ada pengurangan 30 persen-40 persen dari potensi penambahan PDRB saat situasi normal. Ia berpendapat masyarakat masih akan menahan belanjanya di tempat tujuan mudik karena situasi masih serba tidak pasti dan daya beli masih rendah.
Pemerintah memberikan lampu hijau mudik lebaran 2021. Ini disinyalkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini.
Untuk itu, Budi mengungkap Kemenhub akan membuat mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Gugus Tugas Covid-19. Pasalnya, ia menyadari ada potensi lonjakan pemudik Lebaran tahun ini mengingat sebagian masyarakat sudah menerima vaksin covid-19.
"Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang mereka yang akan berpergian," ujar Budi dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3).
Rencana tersebut sangat kontradiktif dengan kondisi penyebaran pandemi covid-19 yang belum reda meski sudah berjalan satu tahun lamanya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan izin kegiatan mudik bisa membuat perjuangan melawan pandemi covid-19 selama 12 bulan ini menjadi sia-sia. Belum lagi, tren kasus baru covid-19 selalu meningkat usai liburan panjang.
Tengok saja, kasus positif harian tembus rekor beberapa kali pada Januari 2021 lalu, bertepatan setelah libur panjang Hari Raya Natal dan tahun baru. Misalnya, per Sabtu (16/1), kasus positif virus corona bertambah 14.224 orang dalam sehari.
Melihat hal itu, ia menilai sebaiknya pemerintah mengambil langkah ketat dalam mudik lebaran tahun ini. Terlebih, pelaksanaan vaksinasi covid-19 belum maksimal.
Per 16 Maret 2021, data pemerintah mencatat total vaksinasi tahap I baru mencapai 4,46 juta orang, sedangkan vaksin tahap II sebanyak 1,71 juta orang. Angka itu masih jauh dari target pemerintah untuk mencapai kekebalan komunal (herd imunity) yakni vaksinasi kepada 181 juta orang.
"Kalau kita melarang itu lebih baik, sebab ketat masih ada yang lolos artinya banyak yang lolos, apalagi dibiarkan semakin tidak terkontrol. Jadi, sia-sia upaya pemerintah daerah dan tenaga kesehatan kalau tahu-tahu kasus melonjak," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Belum lagi, ia mengatakan potensi kenaikan kasus covid-19 usai mudik tidak sebanding dengan manfaat ekonomi dari kegiatan mudik. Tauhid memprediksi perputaran uang selama kegiatan mudik lebaran tahun ini tidak signifikan.
"Secara ekonomi tidak berdampak terlalu besar," katanya.
Meski tidak menyebutkan angkanya, Tauhid meramal angka perputaran uang selama lebaran tahun ini lebih rendah dari kondisi normal. Namun, angkanya sedikit lebih tinggi dari tahun lalu.
Catatan Bank Indonesia (BI) menyebutkan penarikan uang tunai selama lebaran 2019 lalu lebih dari Rp160 triliun. Sementara itu, pada lebaran tahun lalu uang tunai siap edar yang disiapkan bank sentral turun menjadi Rp157,96 triliun.
Setidaknya, ada tiga hal yang melandasi prediksi penurunan perputaran uang dibandingkan kondisi lebaran normal. Pertama, daya beli masyarakat masih relatif rendah.
Kondisi ini tercermin dari tingkat inflasi pada Februari 2021 yang hanya sebesar 0,1 persen secara bulanan (mtm). Inflasi ini lebih rendah dibandingkan Januari 2021 sebesar 0,26 persen. Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 1,38 persen (yoy)
"Inflasi rendah berarti daya beli masyarakat masih tergerus," katanya.
Kedua, ancaman covid-19 masih ada lantaran tingkat penularan belum turun drastis. Di sisi lain, pemberian vaksin belum maksimal menjangkau semua lapisan masyarakat.
Kondisi tersebut berpengaruh pada pengeluaran konsumsi masyarakat selama Lebaran. Ia memperkirakan masyarakat masih cenderung menahan konsumsi selama Lebaran lantaran covid-19 belum reda.
"Dengan situasi covid-19 pasti yang dibelanjakan tidak terlalu banyak. Fenomena Desember seperti itu, jadi libur berapa hari tapi ekonomi meningkat tidak setajam yang dibayangkan, hotel dan restoran tidak terlalu ramai," ujarnya.
Ketiga, ia memprediksi sudah banyak masyarakat pulang ke kampung halaman lebih awal lantaran kehilangan pekerjaan di kota. Masyarakat yang pulang kampung lebih awal itu diprediksi merupakan pekerja informal yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi covid-19. Kondisi ini tentunya mengurangi peredaran uang maupun konsumsi saat Lebaran 2021 ini.
"Jadi, banyak yang sudah pulang saat awal covid-19 karena di kota sudah kehilangan pekerjaan," katanya.
Pengamat menilai dampak ke ekonomi dari mudik lebaran 2021 tidak akan signifikan mengingat pandemi covid-19 belum mereda. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma).
Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah juga memperkirakan peningkatan konsumsi selama lebaran tahun ini tidak akan signifikan. Alasannya, pandemi covid-19 yang belum reda akan membatasi aktivitas masyarakat.
"Sebagian dari masyarakat kita juga masih terkendala daya beli, yang kena PHK meskipun dibebaskan mudik tidak akan menggenjot konsumsi mereka untuk ber-hari raya," katanya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan kenaikan angka pengangguran yang dirilis oleh BPS. Per Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia tembus 9,77 juta orang, naik 2,67 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah tidak gegabah menentukan izin mudik lebaran tahun ini. Pasalnya, jika kasus covid-19 terus bertambah, maka pemulihan ekonomi cenderung berlangsung lebih lama.
"Keputusan belum bulat diambil, pemerintah pasti akan mempertimbangkan perkembangan covid-19 hingga menjelang lebaran. Saat itu, kita bisa menilai apakah melonggarkan mudik sudah bisa dilakukan atau belum," ucapnya.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengatakan kegiatan mudik menambah produk domestik regional bruto (PDRB) di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Menurutnya, ada potensi penambahan PDRB sebesar Rp144 triliun untuk Jawa Tengah dari kegiatan mudik. Lalu, untuk Jawa Timur sebesar Rp81 triliun dan Jawa Barat Rp91 triliun.
Jika ditotal, maka penambahan PDRB untuk tiga wilayah itu mencapai Rp316 triliun. Namun, angka itu hanya terjadi jika situasinya sedang normal.
"Kenapa ada potensi penambahan PDRB itu? Karena dampak pengganda masyarakat spending di tempat tujuannya dan tempat tujuannya menaikkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, kuliner, hotel, dan pariwisata," ucap Fithra kepada CNNIndonesia.com.
Masalahnya, saat ini pandemi covid-19 belum juga mereda. Alhasil, Fithra berspekulasi ada pengurangan 30 persen-40 persen dari potensi penambahan PDRB saat situasi normal. Ia berpendapat masyarakat masih akan menahan belanjanya di tempat tujuan mudik karena situasi masih serba tidak pasti dan daya beli masih rendah.
