DPR Nilai Pembentukan Holding Ultra Mikro Tak Dipolitisasi

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Nusron Wahid, menyebut pembentukan holding ultra mikro yang melibatkan tiga badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tidak akan ada proses politisasi di dalamnya.

Penegasan tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait konsultasi pembentukan holding ultra mikro ini, Kamis (18/3).

Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, hadir juga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto dan Direktur Utama Arief Mulyadi.

Nusron mengatakan bahwa pembentukan holding BUMN untuk ultra mikro tersebut murni untuk kepentingan bisnis yang lebih besar kepada masyarakat.

Pembentukan holding BUMN ultra mikro ini, lanjutnya, berbeda dengan dengan proses penjualan saham Indosat di masa lalu yang memang sarat peristiwa politik karena entitas saham negara yang keluar dimiliki oleh publik.

"Dalam konteks (pembentukan holding ultra mikro) ini tidak ada entitas saham negara yang dimiliki oleh publik, yang bergeser dari punya negara menjadi punya publik, tidak ada.

Dia mengungkapkan, yang terjadi dari pembentukan holding ultra mikro tersebut hanyalah pergeseran antar entitas. Dalam artian proses ini tidak melibatkan pihak swasta.

"Hanya ini adalah hanya pergeseran dari entitas punya negara, dari kantong yang dulunya bernama kantong Pegadaian dan kantong PNM, pindah menjadi kantong, namanya kantong BRI," katanya.

Dengan demikian, lanjut Nusron, dirinya tidak melihat ada potensi politisasi dari pembentukan holding tersebut.

"Hanya ini kemudian menumbuhkan kapitalisasi dan masing-masing sama-sama muncul benefit, sama-sama mempunyai kemanfaatan," imbuhnya.

Karenanya, mantan Ketua GP Ansor itu menegaskan DPR akan membantu pemerintah dalam menjelaskan kepada publik tentang manfaat dan keuntungan yang bisa didapatkan dari holding ultra mikro yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN tersebut.

Nusron menyebut isu politisasi tidak boleh menjadi bola liar yang akan mengganggu kinerja ketiga BUMN tersebut.

"Karena ini adalah peristiwa bisnis, maka pekerjaan anggota DPR adalah membantu pemerintah untuk menjelaskan sama publik. Untuk menghentikan isu isu liar bahwa ini dianggap, ditarik, dalam konteks peristiwa politik, supaya tidak makin hari, makin membesar," tegas Nusron.

Nusron menambahkan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam upaya meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan pelat merah.

"Saya minta Pak Menteri [Erick Thohir] dengan pimpinan sidang pada rapat hari ini, harus jelas statement-nya serta filosofi, ada penegasan bahwa ini adalah peristiwa bisnis bukan peristiwa politik sehingga jangan ditarik-tarik ke dalam wilayah tarikan politik," tutupnya.