Pengusaha Dilarang Potong Gaji dan THR Dengan Alasan Vaksin

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani melarang pengusaha memotong gaji atau THR para pekerjanya untuk alasan vaksinasi covid-19 skema vaksin gotong royong.

Pasalnya, ia menyebut pada prinsipnya program gotong royong gratis untuk end user (penerima) vaksin, dalam hal ini pekerja. Biaya bakal dibebankan kepada pengusaha yang secara suka rela ingin mendaftarkan perusahaannya.

Karena tidak ada unsur pemaksaan, maka ia menekankan agar pengusaha tidak memaksakan diri dan membebankan biaya kepada pekerjanya.

"Tidak ada komersialisasi, jadi enggak boleh pengusaha nanti potong gaji atau potong THR buat bayar vaksinasinya," ujarnya pada konferensi pers pada Rabu (19/5).

Ia juga menyebut kalau program yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini bersifat opsional guna meringankan beban pemerintah, sekaligus mempercepat tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity).

Hingga saat ini, Rosan menyebut ada sebanyak 22.736 perusahaan yang sudah mendaftar lewat Kadin. Jumlah karyawan yang terdaftar sebanyak 10 juta orang.

Dari sana, sebanyak 7.000 badan usaha yang terdaftar merupakan usaha kecil dan menengah atau UKM. Rosan mengaku kaget dengan antusias kalangan usaha kecil dan menengah yang ikut mendaftarkan diri.

Menurut dia, tidak sedikit usaha kecil yang memiliki beberapa karyawan, namun tetap mengikuti program vaksin gotong royong.

"Yang membuat kami cukup surprise (kaget) di awal-awal, ternyata dari UKM pun melakukan registrasi juga di kami. Pegawainya ada yang hanya tiga, lima, sepuluh," bebernya.

Sebagai informasi, pemerintah memiliki dua program vaksinasi covid-19, program gratis pemerintah dan program gotong royong yang melibatkan pengusaha melalui Kadin Indonesia.

Program gotong royong dimulai pada Rabu (19/5). Vaksin diprioritaskan untuk perusahaan di bidang manufaktur.