Menghitung ASN KKP yang Bakal Work From Bali

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali (work from Bali/WFB).

Tujuh kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Investasi.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo mengatakan jumlah ASN di lembaga tersebut sebanyak 13.174 orang. Angka itu terdiri dari pegawai di pusat sebanyak 2.977 orang dan unit pelayanan teknis (UPT) sebanyak 10.197 orang.

CNNIndonesia.com mencoba menghitung potensi jumlah ASN di KKP yang bekerja dari Bali. Mengacu pada data tersebut serta usulan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka jumlah ASN yang bekerja dari Bali mencapai 3.293 orang.

Namun, Agung mengaku pihaknya belum bisa memastikan berapa ASN yang akan bekerja dari Bali. "Belum bisa berandai-andai," ucap Agung kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, Agung menyatakan pihaknya juga masih menunggu aturan dari usulan 25 persen ASN bekerja dari Bali yang diusulkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ia masih enggan berkomentar banyak terkait hal ini.

"Kami sedang tunggu update pengaturannya," jelas Agung.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Vinsensius Jemadu mengatakan kuota ASN yang diusulkan untuk bekerja dari Bali akan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu, kebijakan ini juga akan mempertimbangkan aturan work from office (WFO) bagi ASN yang hanya 50 persen.

"Kami mengusulkan saat ini kalau kami lihat bahwa work from office itu sekitar 50 persen. Nah, kalau tu bisa dibagi 2, 25 persen yang work from office, 25 persen yang work from Bali dengan memaksimalkan existing budget yang ada," ucap Vinsensius.

Menurut dia, kebijakan ini akan mendorong pemulihan ekonomi pasca dihantam pandemi covid-19. Pasalnya, jika 25 persen bekerja di Bali, maka otomatis akan meningkatkan tingkat okupansi hotel di wilayah tersebut.

"Lagi pula kalau memang benar biaya akomodasi dihitung bulanan katakanlah 3 juta atau 4 juta per bulan, satu kamar untuk akomodasi di Bali, saya kira itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga ASN itu secara bergantian secara bergelombang sampai dengan akhir tahun melakukan work from Bali," ujar Vinsensius.

Hanya saja, pemerintah masih perlu waktu untuk mengkaji kebijakan itu lebih detail. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan merinci kuota dan jenis pekerjaan apa saja yang bisa bekerja di Bali.

Work From Bali diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memulihkan pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Komitmen program Work From Bali dituangkan dalam nota kesepahaman Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali, Selasa (18/5) lalu.