Pembatalan Munas Kadin di Bali Dinilai Rugikan Pengusaha
Pengurus Kamar Dagang (Kadin) Indonesia sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai pembatalan musyawarah nasional (Munas) Kadin ke VIII di Bali mencederai semangat pemulihan ekonomi nasional.
Pasalnya, ia menyebut pembatalan dilakukan secara tiba-tiba dan mengakibatkan kerugian bagi pengusaha hotel dan perjalanan.
"Kami mendapatkan informasi bahwa pemilik hotel dan travel sudah mendapatkan pesanan dari berbagai daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/5).
Dia menilai dunia usaha 'dipermainkan' oleh pembatalan tersebut. Di tengah sulitnya ekonomi, ia mengatakan seharusnya pemerintah membantu pelaku usaha untuk menyerap kredit perbankan, bukannya malah menambah beban mereka.
Dia menyebut pelaku UMKM di sektor terkait yang sudah menyiapkan bahan baku atau material dikecewakan dan dirugikan. Padahal, ekonomi Bali pada kuartal I 2021 masih minus 5,19 persen.
"Artinya perlu keberpihakan pemerintahan dan dunia usaha untuk menyelamatkan Bali agar ekonomi bisa reborn (lahir lagi)," imbuhnya.
Sejatinya, Munas VIII bakal dihelat pada tanggal 2-4 Juni mendatang di Nusa Dua, Bali. Namun, menurut dia, secara mendadak dalam rapat pada 25 Mei lalu, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyatakan mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk membatalkan Munas di Bali.
Kamrussamad mengatakan penjelasan yang didapatnya hanya keputusan merupakan arahan Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
"Saya hadir rapat tanggal 25 Mei, tidak ada penjelasan alasan kecuali atas perintah Presiden melalui Mensesneg," bebernya.
Lebih jauh, dia juga mengatakan Rosan telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) karena masa kepengurusannya berakhir sejak akhir tahun 2020. Karena pandemi, maka jabatannya diperpanjang hingga dipilihnya Ketua Umum baru lewat Munas nanti.
Ia menilai keputusan dilakukan sepihak oleh Rosan dan ia menagih penjelasan lebih rinci terkait arahan Jokowi yang dimaksud Rosan. Karena sebelumnya, lanjut dia, Rosan juga mengatakan Munas di Bali beberapa waktu lalu merupakan arahan Jokowi.
"Kami minta pemerintah bijaksana untuk memberikan penjelasan atas pemaksaan pembatalan Munas oleh Mensesneg yang disampaikan Rosan agar dunia usaha mendapatkan kepastian bahwa pemerintah sungguh-sungguh dalam menjalankan Pemulihan Ekonomi Nasional," pungkasnya.
CNNIndonesia.com sudah menghubungi Rosan untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Namun, hingga berita diturunkan, ia belum merespons.