OJK Berkomitmen Percepat Implementasi Keuangan Berkelanjutan

OJK, CNN Indonesia | Selasa, 15/06/2021 13:06 WIB
Wimboh Santoso optimis, melalui koordinasi, kerja sama, dan komitmen tinggi, Indonesia dapat optimal menerapkan keuangan berkelanjutan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso optimis, melalui koordinasi, kerja sama, dan komitmen tinggi dari seluruh pihak berkepentingan, Indonesia dapat optimal menerapkan keuangan berkelanjutan. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa masa pandemi saat ini dapat menjadi momentum bagi seluruh pelaku sektor jasa keuangan untuk mengevaluasi penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social and Good Governance (ESG) dalam upaya menjalankan sistem keuangan berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyebut, untuk mencapai komitmen dan implementasi keuangan berkelanjutan, diperlukan perubahan pola pikir terkait faktor risiko lingkungan hidup dan sosial sebagai peluang sekaligus tantangan agar dapat menciptakan pembiayaan inovatif, serta penerapan transisi dari business as usual ke pendekatan sustainability business.

"Dalam hal ini, peran OJK menjadi sangat penting dan strategis untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan, sejalan dengan usaha menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan dari dampak pandemi Covid-19," kata Wimboh dalam webinar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) bertajuk 'Keuangan Berkelanjutan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional' pada Selasa (15/6).


Untuk itu, Wimboh menegaskan bahwa kolaborasi baik domestik maupun internasional perlu terus dibangun sesuai arah yang dibentuk komunitas global, antara lain oleh World Bank, IMF dan OECD.

"Apabila keseluruhan strategi dan kolaborasi dimaksud telah dilakukan secara optimal, maka seluruh investasi yang dilakukan akan sepenuhnya mengadopsi investasi hijau di mana setiap keputusan yang diambil akan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola," ungkap Wimboh.

Sebagai bentuk pelaksanaan keuangan berkelanjutan, OJK mengeluarkan Peraturan OJK atau POJK, masing-masing POJK No.51/POJK.03/2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten dan perusahaan publik, serta POJK No.60/POJK.04/2017 dan KDK No.24/KDK.01/2018 mengenai penerbitan green bond.

Menurut Wimboh, para pemangku kepentingan menyambut baik kebijakan-kebijakan OJK tersebut. Hal itu tercermin dari implementasi pembiayaan berkelanjutan pada 8 bank peserta pilot project first movers yang diikuti dengan bergabungnya 5 bank lain, juga dari penyaluran portfolio hijau pada perbankan senilai Rp809,75 triliun.

Langkah OJK selanjutnya termasuk menerbitkan green bonds PT Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp500 miliar, disusul peningkatan nilai indeks SRI-Kehati yang saat ini memiliki dana kelolaan Rp2,5 triliun, hingga penerbitan ESG leaders index oleh Bursa Efek Indonesia untuk menampung permintaan atas reksadana dan ETF bertema ESG.

"Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan insentif untuk mendukung kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL BB) melalui pengecualian BMPK dalam proyek produksi KBL BB, serta keringanan penghitungan ATMR dan penilaian kualitas kredit dalam pembelian KBL BB oleh konsumen," kata Wimboh.

Optimalisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Wimboh mengungkapkan, OJK telah mengidentifikasi sejumlah program dan menetapkan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu inisiatif strategis.

Program tersebut antara lain mencakup penyusunan taksonomi sektor hijau yang dapat menjadi panduan pengembangan inovasi produk dan jasa keuangan berkelanjutan, pengembangan insentif dan disinsentif keuangan berkelanjutan, peningkatan capacity building bagi internal maupun eksternal (LJK), dan pengembangan strategi komunikasi keuangan berkelanjutan.

Pada skala global, Wimboh menambahkan bahwa Indonesia terlibat dalam dua agenda besar yang saling terkait, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), dan perubahan iklim. Kedua agenda itu telah diratifikasi dalam Undang Undang No 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, dan Perpres No 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selanjutnya, sebagai satu-satunya negara anggota G20 dari Asia Tenggara, Indonesia pun diharapkan untuk memperkuat posisi kepemimpinan dan berperan sebagai jembatan bagi suara kolektif negara-negara ASEAN, khususnya pada implementasi keuangan berkelanjutan.

Tak sampai di sana, Sustainable Banking Network (SBN) juga menempatkan Indonesia dan Tiongkok sebagai negara first mover pada implementasi keuangan berkelanjutan. Wimboh menegaskan, hal ini akan terus ditingkatkan menuju tahap berikut, yakni proses membiasakan perubahan sikap secara keseluruhan.

Dia optimis, melalui koordinasi, kerja sama, dan komitmen tinggi dari seluruh pihak berkepentingan, Indonesia dapat menerapkan keuangan berkelanjutan dengan optimal demi mencapai tujuan global seperti yang ditetapkan dalam Paris Agreement dan 17 tujuan SDG.

"Semoga keuangan berkelanjutan menjadi sebuah peluang yang bagi sektor jasa keuangan, dan menjadikan inisiatif keuangan berkelanjutan sebagai tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia lintas generasi," tutur Wimboh.

(rea)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK