Ahok Rinci Alasan Penghapusan Kartu Kredit Pejabat Pertamina

CNN Indonesia | Selasa, 15/06/2021 20:32 WIB
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan alasan detil penghapusan fasilitas kartu kredit pejabat Pertamina. Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan alasan detil penghapusan fasilitas kartu kredit pejabat Pertamina.(CNN Indonesia/Aria Ananda).
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan alasan detil penghapusan fasilitas kartu kredit dewan direksi, komisaris, hingga manajer perusahaan.

Ahok menyebut penghapusan dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan.

"Kebijakan untuk penghematan saja. Astra group begitu besar saja tidak ada fasilitas kartu kredit perusahaan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com lewat pesan instan, Selasa (15/6).


Eks gubernur DKI Jakarta ini menyebut fasilitas kartu kredit telah diberikan kepada pejabat Pertamina sejak lama. Sayangnya, ia tak merincikan sejak kapan fasilitas diberikan.

Ia menyebut penghapusan kartu kredit dapat menghemat pengeluaran Pertamina. Pasalnya, limit yang diberikan oleh perusahaan cukup besar.

"Yang saya dapatkan buat saya sebagai Komut dengan limit Rp30 miliar," ucapnya.

Sebelumnya, Ahok mengungkapkan bahwa perusahaan bakal menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer.

Keputusan tersebut merupakan salah satu poin yang disepakati dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6). Ia memastikan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak, dari dewan direksi hingga komisaris tak ada yang menolak usulan penghapusan fasilitas kartu kredit.

"Secara lisan, para dekom (dewan komisaris) dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi," kata Ahok.

Tak hanya jajaran internal, Ahok menyebut Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah memberi rambu hijau atas rencana penghapusan kartu kredit tersebut.

"Itu teknik operasional. Prinsipnya Pak Menteri setuju, tetapi karena dalam RUPS diwakili surat kuasa, tidak spesifik bicara setuju," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(wel/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK