BTN Bakal Rights Issue, Susul Rencana Suntikan Modal Rp2 T

CNN Indonesia | Jumat, 09/07/2021 08:46 WIB
BTN akan menerbitkan rights issue, menyusul rencana pemerintah menyuntikkan modal sebesar Rp2 triliun melalui PMN. BTN akan menerbitkan rights issue, menyusul rencana pemerintah menyuntikkan modal sebesar Rp2 triliun melalui PMN. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

PT BTN (Persero) Tbk bakal menerbitkan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (rights issue), menyusul rencana pemerintah menyuntikkan modal sebesar Rp2 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN).

Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dana hasil rights issue akan digunakan perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Penambahan modal ini murni untuk mendukung bisnis BTN dalam rangka pemenuhan rumah rakyat yang jumlahnya terus meningkat walaupun pada masa pandemi sekalipun di samping backlog yang sudah ada dan tetap harus dipenuhi kebutuhannya," ujar Nixon dalam pernyataan resmi, Kamis (8/7).


Nixon menerangkan penambahan modal dilakukan untuk menjaga rasio permodalan perseroan, sedangkan likuiditas perusahaan dapat dipenuhi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau pengembangan dana pihak ketiga.

"Penyediaan KPR untuk memiliki rumah bagi segmen MBR ini membutuhkan penambahan modal, karena untuk menjaga ketentuan rasio permodalan atau CAR sebesar di atas 18 persen pada 2024," imbuh Nixon.

Dia menegaskan sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, peran BTN penting sebagai motor penggerak ekonomi khususnya dalam sektor properti. Apalagi sektor properti termasuk sektor yang menjadi andalan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menetapkan setiap tahun BTN harus memenuhi pembiayaan perumahan sekitar 200 ribu-300 ribu unit rumah hingga 2024 mendatang.

Selain menyediakan KPR bagi MBR, BTN juga harus menyiapkan fasilitas kredit konstruksi bagi pengembang yang akan membangun perumahan subsidi, guna mengurangi backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit. Ia menyebut modal yang dibutuhkan BTN sejalan dengan tugas besar yang diemban.

"Dengan upaya bersama dari seluruh pihak baik pemerintah, asosiasi, serta dibantu bank lain, bisa ada 600 rubu unit rumah yang dibiayai per tahun. Artinya pada 2030 angka backlog bisa turun menjadi 4 juta-4,5 juta," jelasnya.

Nixon menuturkan minat pembelian rumah, khususnya untuk rumah subsidi masih tetap terjaga selama pandemi covid-19. Permintaan juga masih tumbuh untuk rumah non subsidi dengan harga sekitar Rp300 juta.

"Walaupun pandemi, orang tetap akan membeli rumah terutama untuk ditempati bagi pasangan baru, jadi yang mau beli rumah tetap ada," kata Nixon.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN mengusulkan PMN senilai Rp2 triliun untuk BTN.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan dari sisi modal, BTN merupakan salah satu yang paling rendah di antara bank-bank dalam skala yang sama atau di antara peers. Dalam beberapa tahun terakhir, perseroan lebih mengandalkan capital tier 2 dengan penerbitan obligasi.

"Oleh karena itu, pemerintah ingin melakukan penguatan modal, terlebih BTN merupakan bank prioritas karena menjadi penyalur perumahan subsidi FLPP," ujar Tiko, akrab sapaannya.

[Gambas:Video CNN]



(wel/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK