Anak Buah Airlangga Respons soal PPKM Darurat Diperpanjang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian angkat suara soal wacana PPKM Darurat bakal diperpanjang hingga 6 pekan, dari yang sejatinya berakhir pada 20 Juli 2021 mendatang.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan perpanjangan PPKM Darurat didasarkan oleh evaluasi periodik yang dilakukan pemerintah pusat bersama pemda dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).
Dalam menentukan perpanjangan, Susi menyebut pada Jumat (16/7) besok akan dilakukan rapat koordinasi. Kemudian, hasil rapat bakal dikomunikasikan kepada pemda pada akhir pekan.
Lalu, pada Senin akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas untuk diambil keputusan. "Perpanjangannya kapan dan berapa lama? Kami selalu evaluasi periodik," imbuhnya pada webinar bertajuk Bantuan Pemerintah di Masa PPKM Darurat, Kamis (15/7).
Dia menyebut wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani guna menyiapkan anggaran.
"Tapi pemberlakuannya sendiri baru akan diputuskan sampai 20 Juli, setelahnya akan ada evaluasi," bebernya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa dari tiga indikator pemantauan lalu lintas masyarakat di tengah PPKM Darurat, sudah mulai tampak perlambatan mobilitas masyarakat di Yogyakarta dan Bali.
Lihat Juga : |
Indikator mobilitas diukur lewat Facebook Mobility, google Traffic, dan intensitas cahaya di malam hari dari NASA/NOAA. Per 14 Juli, terpantau mobilitas Yogyakarta turun 18 persen secara keseluruhan. Sedangkan di Bali, mobilitas terpantau turun 13,2 persen untuk periode sama.
"Google trafik dan Facebook Mobility turun tajam. Intensitas cahaya lampu di malam hari sudah menunjukkan turunnya aktivitas masyarakat di malam hari," terang Luhut pada press briefing daring, Kamis (15/7).
Di sisi lain, Luhut menambahkan bahwa pemerintah terus memantau dampak PPKM Darurat terhadap ekonomi dan bila PPKM perlu diperpanjang. Ia mengaku ada batasan tertentu yang tidak bisa dilanggar pemerintah dalam mengendalikan pandemi covid-19.
"Tim mengamati sampai berapa jauh kita boleh pergi, kalau istilah saya kalau membengkokkan sesuatu harus ada batasnya, kalau dibengkokkan terus ya patah. Kami amati betul masalah ekonomi jangan sampai kelamaan malah buat mati," tandasnya.