Bansos Tunai Rp600 Ribu Cair ke 907 Ribu Keluarga di DKI

CNN Indonesia | Senin, 19/07/2021 18:36 WIB
Pemprov DKI mencairkan bansos tunai periode Mei-Juni 2021 senilai Rp600 ribu untuk 907.616 keluarga pada Senin (19/7). Pemprov DKI mencairkan bansos tunai periode Mei-Juni 2021 senilai Rp600 ribu untuk 907.616 keluarga pada Senin (19/7). Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim sebanyak 907.616 keluarga penerima manfaat (KPM) di ibu kota telah menerima transfer dana Bantuan Sosial Tunai (bansos tunai/ BST) senilai Rp600 ribu per hari ini, Senin (19/7). Dana yang sudah ditransfer tersebut bisa diambil melalui mesin ATM Bank DKI terdekat.

"Per hari ini, sementara dilakukan top up (transfer) kepada 907.616 KPM," ucap Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari dalam keterangan resmi.

Secara rinci, penyaluran BST pada hari ini terdiri dari 50.526 KPM di Jakarta Pusat, 181.367 KPM di Jakarta Utara, 142.029 KPM di Jakarta Selatan, 457.250 KPM di Jakarta Timur, 73.948 KPM di Jakarta Barat, dan 2.496 KPM di Kepulauan Seribu.


Premi mengimbau agar masyarakat mengambil dana tersebut di ATM dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bila kartu ATM hilang, penerima BST bisa melakukan pemblokiran kartu terlebih dahulu dengan menghubungi Call Centre Bank DKI di 021-1500-351.

Selain itu perlu membuat Surat Keterangan Kehilangan dari kantor Kepolisian setempat. Kemudian, warga membuat laporan permohonan Buku dan Kartu ATM Tabungan Bansos Jakarta yang baru di Kantor Layanan Bank DKI terdekat.

Premi menjelaskan dana BST Rp600 ribu yang diterima ini merupakan pencairan bansos untuk periode Mei-Juni 2021 dengan masing-masing bernilai Rp300 ribu. Namun, penyalurannya dilakukan secara sekaligus mulai hari ini sebagai bansos tambahan di era PPKM Darurat.

Kendati begitu, Premi menjelaskan pencairan dana BST seharusnya menyasar 1.007.379 KPM di DKI Jakarta. Namun, sekitar 99.763 KPM belum ditransfer karena masih menjalani proses pemadanan data dengan data penerima BST di Kementerian Sosial.

Hal ini dilakukan agar tidak ada data ganda pada penyaluran BST. Bila ternyata ada data ganda, maka penerima tersebut otomatis tidak akan mendapat BST dari Pemprov DKI karena dianggap sudah mendapat BST dari Kemensos.

"Proses pemadanan ini memerlukan waktu, sehingga kami mohon masyarakat bisa bersabar. Jika memang terdapat duplikasi dengan data penerima BST Kemensos RI, penerima bantuan tersebut akan secara otomatis tereliminasi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK