Alasan Dahlan Sebut Sumbangan Rp2 T Akidi Tio Cair Hari Ini

Eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan sumbangan Rp2 triliun dari pengusaha mendiang Akidi Tio untuk penanganan covid-19 di Sumatera Selatan bakal cair pada hari ini, Senin (2/8).

Dahlan mengklaim mendapat informasi itu dari salah satu orang yang sangat dekat dengan Heryanti, putri bungsu Akidi Tio.

"Barusan saya komunikasi lagi dengan sumber saya itu. Katanya masih tetap Senin cair," kata Dahlan saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Minggu kemarin.

Sumber tersebut juga menjelaskan uang yang akan disumbangkan bukan berasal dari anak Akidi Tio, melainkan tabungan almarhum selama ini. Dahlan juga sempat menegaskan keberadaan dana Rp2 triliun kepada sumbernya yang disebut sebagai perempuan cukup terkenal.

"Ada. Mungkin paling lambat Senin lusa cair," kata sumber tersebut, seperti dituliskan Dahlan dalam laman pribadinya, disway.id.

Sebelumnya, dokter pribadi keluarga mendiang Akidi Tio, Hardi Darmawan menyebut persahabatan antara keluarga dengan Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri melatarbelakangi sumbangan penanganan covid-19 sebesar Rp2 triliun.

Sumbangan secara simbolis pun telah diberikan Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri beberapa waktu lalu. Namun, hari ini beredar kabar bahwa Heriyanti dijemput aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel terkait pemberian sumbangan secara simbolis itu.

Berdasarkan pantauan redaksi, Heriyanti hari ini dijemput penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel dan tiba sekitar pukul 13.14. Heriyanti mengenakan batik biru dan celana hitam.

Heriyanti langsung dibawa masuk ke dalam ruangan lantai dua Gedung Widodo Budidarmo Ditreskrimum Polda Sumsel. Selang beberapa menit, dokter pribadi keluarga Akidi, Hardi Darmawan pun tiba dan langsung memasuki gedung.

Kepolisian Daerah Sumsel menggunakan pasal penghinaan negara dan penyiaran berita tidak pasti untuk menjerat Heriyanti terkait dengan pemberian sumbangan Rp2 triliun yang bermasalah.

"Akan kami kenakan UU nomor 1 tahun 1946, pasal 15 dan 16. Ancaman (pidana) di atas 10 tahun karena telah membuat kegaduhan," ujar Direktur Intelkam Polda Sumsel Komisaris Besar Ratno Kuncoro.

[Gambas:Video CNN]