Pakar Sebut Pembentukan BPA Bisa Selamatkan Bumiputera

Pembentukan Badan Perwakilan Anggota (BPA) dianggap sebagai langkah penting untuk menyelesaikan klaim dana nasabah pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera sebanyak 3 juta peserta.

Penundaan penyelesaian bakal memperparah masalah di asuransi jiwa tertua ini.

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah mengatakan Bumiputera memiliki bentuk badan usaha mutual yang mendudukkan BPA sebagai Lembaga Tertinggi.

Bentuk ini mendudukkan peserta menjadi pemilik usaha dan memiliki tanggung jawab hukum layaknya pemegang saham mayoritas dalam perseroan terbatas.

Dia menilai selama ini hubungan BPA dengan pengawas sektor jasa keuangan tidak berjalan baik karena turut intervensi dalam hal operasional.

"BPA ini selalu turut turut campur dalam operasional padahal tidak boleh dan mereka pun tidak mampu mengambil keputusan strategis," ucap dia dalam Webinar iDEATE dengan tema 'Urgensi Pembentukan BPA Dalam Penyelesaian AJB Bumiputera' pada Jumat (6/8).

Menurutnya sejak tahun 1997 asuransi ini mengalami defisit. Namun sikap AJB untuk melakukan intervensi operasional selalu dilakukan, bahkan OJK berkali-kali melayangkan peringatan atas hal ini, hasilnya permasalahan tak terselesaikan.

Lihat Juga : OJK Sebut Ritel dan Startup Akan Dorong Kinerja Pasar Modal

`
Sikap tidak kooperatif BPA antara lain ditunjukkan oleh: Rencana Penyehatan Keuangan Bumiputera yang tidak kunjung disetujui oleh OJK, serta terjadinya perubahan jajaran direksi dan komisaris yang cepat dan sering.

Puncak masalah BPA ini terjadi ketika Kejaksaan menahan Ketua BPA Bumiputera, Nurhasanah, atas dugaan tidak melaksanakan perintah tertulis OJK. Para peserta AJB Bumiputera 1912 sendiri membubarkan direksi dan BPA pada 2 Februari lalu.

Kekosongan Harus Diakhiri

Piter menyarankan kekosongan BPA Bumiputera harus segera diakhiri sehingga dapat dibentuk lembaga pengelolaan yang profesional, komisaris dan direksi. Hal ini tentu dilakukan oleh otoritas dengan langkah tegas.

"Hanya dengan demikian maka manajemen Bumiputera bisa bergerak menghidupkan Bumiputera yang saat ini mati suri," ucap dia.

Pakar Ekonomi Kelembagaan, Rimawan Pradiptyo, mengungkap hal sama. Menurutnya BPA yang profesional dapat menentukan pengelola yang baik. Ia menekankan intervensi dari BPA soal operasional harus dihentikan.

"Tentu ini tingkat kesulitannya besar karena pemegang polis itu ada ribuan atau bahkan jutaan," ucap dia.

Lihat Juga : OJK Ingatkan Masyarakat Berhati-hati Investasi di Pasar Modal

Sementara Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Budi Tampubolon, mengungkap penyelesaian masalah AJB Bumiputera 1912 ini sangat bergantung dengan pembentukan BPA ini. Jika masalah ini tidak segera dilakukan maka pada tahun depan permasalahan akan sama dengan nilai defisit terus membengkak.

"Kalau tahun ini kita tidak bisa ambil keputusan, misalnya dengan defisit di Rp 20 triliun maka tahun depan masih ada dan semakin besar," ucap dia.

Ia menekankan bentuk usaha mutual semacam ini sebenarnya cukup potensial. Beberapa perusahaan asuransi dengan bentuk usaha mutual seperti ini dapat bertahan dan berkembang seperti di Kanada dan Jepang.