Jokowi: APBN 2022 Harus Responsif dan Fleksibel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pandemi covid-19 belum berakhir. Karena itu, APBN 2022, ia menyebut, harus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespons ketidakpastian, dengan tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.

"APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus motor pengungkit pemulihan ekonomi," terang Jokowi dalam Pidato APBN 2022 beserta nota keuangannya, Senin (16/8).

Menurut Jokowi, sejak awal pandemi, Indonesia sudah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran covid-19, melindungi masyarakat rentan, dan mendorong kelangsungan dunia usaha.

Strategi ini telah membuahkan hasil. Buktinya, mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi mulai bergerak. Hasilnya, pada kuartal II 2021, RI mampu tumbuh 7,07 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di posisi 1,52 persen.

Capaian ini, lanjut Jokowi, harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat, termasuk juga UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan sistem OSS berbasis risiko yang jadi lompatan kemajuan.

Yang, sambung dia, dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu 'pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," imbuhnya.

Pemulihan sosial ekonomi ini akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal," tutur dia.

Reformasi struktural, Jokowi menambahkan, hal yang fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]