Kemnaker Usung 4 Isu Prioritas pada Ajang G20 Tahun Depan

Pemerintah Indonesia akan menyodorkan empat isu prioritas dalam ajang G20 2022 pada bidang ketenagakerjaan dengan mengusung tajuk Improving the Employment Condition to Recover Together.

Keempat isu itu masing-masing adalah penciptaan lapangan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja; pasar tenaga kerja inklusif dan kuota kerja bagi penyandang disabilitas; pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas berkelanjutan; serta perlindungan tenaga kerja adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

"Kita semua sudah melalui banyak diskusi dalam rangka kurasi, pengayaan, dan pemantapan keempat isu tersebut untuk bisa sampai ke hari ini," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi Persiapan Pertemuan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 Presidensi Indonesia 2022 di Jakarta, Selasa (31/8).

Sejalan dengan keempat isu prioritas tersebut, Anwar Sanusi menyebut diperlukan pendekatan dan sasaran kebijakan yang bertujuan menciptakan pasar kerja berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, juga untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja, serta memastikan perlindungan yang adaptif bagi seluruh pekerja di masa pemulihan pascapandemi dan era otomatisasi.

"Pendekatan lainnya yakni meningkatkan aksi kolektif global dalam rangka pemulihan sektor ketenagakerjaan akibat pandemi," ujar Anwar Sanusi.

Dia menjelaskan, pandemi telah mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan secara global, di mana terjadi peningkatan kehilangan jam kerja sebesar 8,8 persen atau setara 225 juta pekerjaan paruh waktu. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO (International Labour Organization) memperkirakan pengangguran di skala global bertambah 33 juta, meningkatkan 1,1 persen pengangguran.

Tantangan lainnya adalah perubahan pasar tenaga kerja akibat revolusi industri dan transformasi teknologi. Anwar Sanusi menyebut, para ahli melihat pandemi mempercepat proses otomatisasi dengan masif, melalui transisi digital dan penyesuaian terhadap proses produksi.

"Ekonomi digital memperlebar proporsi tenaga kerja informal, yang perlu perhatian terhadap pemenuhan standar dan norma kerja layak (decent work)," katanya.

Di sisi lain, kondisi kerja penyandang disabilitas turut menjadi perhatian. Data WHO dan World Bank Report on Disability pada 2011, lebih dari 15 persen total populasi global atau sekitar 1 miliar orang memiliki disabilitas, dengan 3 persen di antaranya menyandang disabilitas cukup serius.

Menurut Anwar Sanusi, jumlah itu menunjukkan bahwa penyandang disabilitas harus dibantu terkait pemberian akses peningkatan keterampilan, akses pasar tenaga kerja yang lebih luas, hingga perlindungan yang memadai di tempat kerja. Hal-hal tersebut diyakini akan mendorong daya saing dan produktivitas yang setara dari para penyandang disabilitas, baik di pasar kerja lokal maupun global.

"Dengan demikian, kelompok masyarakat disabilitas memiliki peran dan kontribusi yang sama dalam proses pembangunan," kata Anwar Sanusi.

Dia menambahkan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya telah mengarahkan agar Forum G20 menghasilkan komitmen bersama, beserta berbagai strategi yang efektif dan konkrit untuk memperluas kesempatan kerja, serta mengadakan lapangan kerja baru yang dapat diakses, berkelanjutan, dan inklusif.

"Semoga proses yang telah kita lalui dan apa yang telah kita upayakan dapat menghasilkan hal yang tidak hanya mengedepankan kepentingan Indonesia dan negara-negara anggota G20, tetapi juga dapat mewakili ASEAN dan global," ujar Anwar Sanusi.