BUMN Sakit, BUMN yang Akan Dibubarkan Erick

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kondisi keuangan yang sakit, namun masih mendapatkan proteksi melalui penyertaan modal negara (PMN).

Pasalnya, perusahaan sakit tersebut sudah berkali-kali mendapat suntikan modal namun keadaannya tak kunjung membaik.

"Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN kan banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN. Sakit, suntik PMN. Maaf. Terlalu enak sekali," ungkap Jokowi dalam pengarahan bersama Direktur Utama BUMN, Sabtu (16/10).

Lalu, siapa saja BUMN sakit itu?

1. Merpati Nusantara Airlines

Meski kondisi keuangan Merpati sudah berdarah-darah pemerintah masih saja tetap mempertahankan mereka supaya bisa terus hidup. Untuk itu, mereka menyuntikkan PMN ke Merpati.

Rinciannya, 2005 sebesar Rp75 miliar dan 2006 sebesar Rp450 miliar. Pada 2008, pemerintah juga memberikan dana resturkturisasi dan revitalisasi sebesar Rp350 miliar, 2010 subsidiary loan agreement sebesar Rp2 triliun.

Pada 2011, pemerintah memberikan PMN sebanyak Rp560 miliar dan 2012 Rp200 miliar.

Tapi bantuan tersebut belum mampu menghidupkan Merpati. Kabar terakhir, Menteri BUMN Erick Thohir memaukkan Merpati ke dalam satu dari 7 daftar BUMN sakit yang akan dia bubarkan. 

2. Istaka Karya

Perusahaan bergerak dalam bidang konstruksi konsorsium dan didirikan pada 1979. Sebelumnya Istaka bernama Indonesian Consortium of Construction Industries (PT ICCI).

Sejumlah prestasi pernah membangun sejumlah infrastruktur seperti rumah sakit, jalan lintas, gedung perkantoran, flyover, hingga bendungan.

Ironinya, perusahaan ini justru mengalami masalah dan tidak membayarkan gaji karyawan hingga setahun lebih. Hingga PPA memberikan dana talangan senilai Rp62,44 miliar, namun belum ada kejelasannya.

Di tengah masalah itu, pemerintah tahun ini berencana memberikan bantuan modal non tunai berbentuk lahan di Cengkareng, Semplak dan Sidoarjo.

[Gambas:Video CNN]

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) atau KKA

Perusahaan yang pernah menjadi tempat kerja Presiden Jokowi ini 'dirawat' oleh PPA dengan memberikan dana talangan sebesar Rp51,34 miliar dan pinjaman dana restrukturisasi Rp141,61 miliar. Namun, hingga saat ini belum ada kelanjutan pembenahannya.

Menteri BUMN Erick Thohir sudah memasukkan BUMN ini ke dalam daftar perusahaan yang akan dibubarkan.

4. PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas

Perusahaan negara ini dibentuk pada 29 Oktober 1956 dan bergerak di bidang pembuatan kemasan gelas.

PPA sudah mengucurkan dana talangan sebesar Rp49,96 miliar dan pinjaman dana restrukturisasi Rp89,08 miliar.

Sebelum dibubarkan, Industri Gelas (Iglas) telah menyelesaikan hak eks karyawan dengan membayarkan 429 eks karyawannya, Senin (13/9). Ini merupakan bagian dari langkah restrukturisasi yang dilakukan PPA terhadap Iglas.

5. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) atau ISN

ISN didirikan pada 1961 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada produksi pemintalan benang dan pertenunan nasional yang memproduksi benang hingga garment.

Namun perusahaan ini justru menjadi 'pasien' PPA dengan menerima suntikan dana sebesar Rp26 miliar untuk bantuan keberlangsungan usaha.

6. PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN

Perusahaan ini didirikan pada 1974 sebagai wahana menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional. Namun, PANN juga pernah berkecimpung di usaha perhotelan sehingga, menurut Erick, tidak fokus pada sektor bisnisnya.

Erick pernah membongkar fakta terkait fakta yang mengejutkan publik lantaran PANN disebut hanya memiliki tujuh pegawai, dari direksi sampai komisaris.

7. PT Kertas Leces (Persero)

Pabrik ini berkedudukan di Leces, Probolinggo dan bergerak di bidang produksi kertas. Didirikan pada 1939, pabrik ini menjadi yang tertua kedua di Indonesia setelah Kertas Padalarang.

Pada 1940 Leces mampu memproduksi 10 ton kertas per hari dan menghasilkan kertas print yang memproses bahan baku jerami.

Perusahaan ini pernah mendapat suntikan dana talangan dari PPA senilai Rp38,5 miliar. Hingga kini, belum ada kejelasan dari proses penyehatan BUMN tersebut.