Rumus Hitung-hitungan UMP yang Disebut Anies Tak Adil

CNN Indonesia
Senin, 29 Nov 2021 14:43 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) jauh dari layak dan tidak adil. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) jauh dari layak dan tidak adil. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan jauh dari kelayakan dan tidak adil. Sebab, membuat kenaikan upah lebih rendah dari tingkat kenaikan harga alias inflasi kebutuhan sehari-hari.

Menurut formula PP 36/2021, maka kenaikan UMP DKI cuma sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen dari Rp4.416.186 pada 2021 menjadi Rp4.453.935 pada 2022. Padahal, inflasi DKI Jakarta saja sudah mencapai 1,14 persen atau lebih tinggi dari persentase kenaikan UMP.

"Kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta, yaitu sebesar 1,14 persen," ungkap Anies dalam surat bernomor 533/-085.15 yang ditujukan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Senin (22/11) lalu.


Lantas, seperti apa formula penetapan UMP di PP 36/2021 yang disebut Anies tak layak dan tak adil ini? Berikut formulanya.

Berdasarkan PP tersebut, untuk mendapatkan UMP, maka pemerintah provinsi perlu menentukan dulu batas atas dan batas bawah upah. Batas atas upah minimum bisa didapat dari formula rata-rata konsumsi per kapita dikali rata-rata banyaknya ART, selanjutnya dibagi rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, rata-rata konsumsi per kapita DKI Jakarta sebesar Rp2.336.249 pada tahun ini. Sementara, rata-rata banyaknya ART sebesar 3,43 dan rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga 1,44.

Itu berarti, batas atas sebesar Rp5.564.815. Selanjutnya, batas bawah didapat dengan formula batas atas dikali 50 persen, yaitu Rp2.782.622.

Kemudian untuk upah minimum tahun depan, formulanya upah minimum tahun berjalan ditambah pertumbuhan ekonomi atau inflasi dikalikan batas atas dikurangi upah minimum tahun berjalan lalu dibagi batas atas dikurangi batas bawah, kemudian dikali dengan upah minimum tahun berjalan.

Berdasarkan data Kemnaker, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara tahun berjalan sebesar 2,07 persen pada 2021. Sedangkan, inflasi 1,14 persen, maka indikator yang digunakan yang paling tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07 persen.

Sementara, upah minimum tahun berjalan sebesar Rp4.416.186. Dengan formula ini didapat UMP DKI Jakarta sebesar Rp4.453.935 pada 2022.

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER