Tarif Listrik Non Subsidi Bisa Naik Tahun Depan

CNN Indonesia
Selasa, 30 Nov 2021 18:04 WIB
Kementerian ESDM menyebut pemerintah dan banggar berencana menyesuaikan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi pada 2022. Kementerian ESDM menyebut pemerintah dan banggar berencana menyesuaikan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi pada 2022. (ANTARA FOTO/Rahmad).
Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR berencana menyesuaikan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi pada 2022 nanti. Penyesuaian tarif listrik akan dilakukan bila kondisi ekonomi membaik dari tekanan pandemi covid-19.

"Tahun 2022 apakah akan diterapkan tariff adjustment? Jadi kita sepakat dengan Banggar kalau sekiranya covid-19 membaik ke depan mudah-mudahan, kita bersepakat dengan DPR dengan Banggar kompensasi tariff adjustment diberikan enam bulan saja, selanjutnya disesuaikan," tutur Rida seperti dilansir dari CNBC Indonesia, Senin (29/11).

Namun, ia belum mengelaborasi lebih rinci rencana tersebut. Sebab, pemerintah masih mematangkan rencana ini, termasuk dampaknya ke inflasi.


"Tapi kita, sebagai dirjen, siapkan asumsi dana dan skenario, keputusan tentu saja ke pimpinan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan penyesuaian tarif dilakukan karena tidak pernah dilakukan lagi sejak 2017. Hal ini karena pemerintah mempertimbangkan dampak penyesuaian tarif ke daya beli masyarakat.

"Artinya, bahkan saya sendiri saat ini seolah-olah dapat subsidi listrik dari negara. Agak malu ya, tapi faktanya seperti itu," jelasnya.

Di sisi lain, penyesuaian tarif listrik biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan tingkat inflasi nasional. Bila ketiganya meningkat, seharusnya tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi juga naik dan sebaliknya.

Tapi, hal ini belum pernah dilakukan lagi, sehingga pemerintah turut memberi dana kompensasi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Kompensasi diberikan atas selisih biaya pokok penyediaan (BPP) dengan tarif yang dipatok pemerintah kepada pelanggan non-subsidi.

Sebelumnya, Rida pernah menyampaikan bahwa penyesuaian tarif perlu dilakukan untuk mengurangi beban APBN. Bila penyesuaian tarif dilakukan, maka akan ada 13 golongan dan 41 juta pelanggan yang terkena dampak penyesuaian karena merupakan golongan non-subsidi.

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER