Mentan Dorong Produk Perkebunan Lokal Kuasai Ekspor Dunia

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan harap agar di tahun 2022, sektor perkebunan Indonesia dapat jadi lebih maju, mandiri, dan modern, serta mampu menguasai pasar ekspor.

Menurut Syahrul, hal itu memungkinkan karena perkebunan telah menjadi sektor strategis yang mendukung kinerja positif pertanian, khususnya selama pandemi Covid-19.

"Ini adalah momentum untuk konsolidasi atas apa yang sudah kita lakukan satu tahun ke belakang, dan apa yang akan kita lakukan di tahun mendatang. Maka di 2022, perkebunan harus menjadi sektor yang makin maju mandiri dan modern," kata Syahrul saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan di Bogor, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, sektor perkebunan harus mempunyai program unggulan yang dapat mengaktualisasikan sektor ini pada tahun mendatang. Syahrul mendorong agar sektor ini mampu melakukan berbagai bentuk akselerasi, baik dari sisi hulu hingga hilir, antara lain dengan berani menampilkan komoditas unggulan baru di sektor perkebunan.

"Tidak hanya sawit, kita punya komoditas unggulan perkebunan lain yang juga memiliki potensi besar, bahkan di pasar dunia, ada kopi, kelapa, jambu mete, kakao, karet, lada, pala, dan cengkeh, serta komoditas perkebunan lainnya. Potensi ini dapat menjadi modal kita untuk melakukan lompatan-lompatan," kata Syahrul.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, nilai ekspor pertanian pada Januari-November 2021 mencapai Rp569,11 triliun atau naik 42,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp399,45 triliun. Sebagian besar dari nilai tersebut merupakan kontribusi dari sektor perkebunan.

"Kinerja ini harus terus di-maintain bahkan ditingkatkan. Ke depan saya ingin warung-warung kopi di dunia harus ada kopi Indonesia, dan produk-produk perkebunan lainnya harus ada di tempat-tempat strategis di dunia," katanya.

Di kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Ali Jamil, mengatakan bahwa Indonesia memiliki luas areal perkebunan mencapai 27,5 juta hektar, dengan 65 persen di antaranya adalah perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat ini, lanjut Jamil, memerlukan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek produktivitas, skala usaha, kepemilikan lahan, hingga permodalan, pembiayaan, maupun inovasi teknologi.

"Pekebun rakyat memerlukan dukungan untuk bangkit dalam menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pembangunan perkebunan, sehingga perlu ada intervensi pemerintah, kerjasama dan sinergi antara kementerian lembaga dan pemangku kepentingan lainya," kata Jamil.

Skema anggaran dalam pembangunan perkebunan rakyat pun mulai diarahkan agar tidak hanya bergantung dengan APBN, tetapi diarahkan pada pemanfaatan KUR, CSR dan sumber pembiayaan lainnya.

"Oleh karena itu, kami meminta kepada segenap jajaran pertanian dan stakeholders terkait agar bekerja bersama-sama memastikan pelaksanaan kegiatan hingga tercapainya tujuan pengembangan pembangunan perkebunan," ujarnya.