Airlangga Masih Kaji Usul Hapus Pajak Mobil Rakyat Menperin

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih mengkaji usul Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menghapus pajak penjualan barang mewah (PPnBM) bagi mobil rakyat dengan kisaran harga Rp240 juta.

"Ini belum dibahas detail, masih perlu pembahasan detail, dan belum disetujui usulan ini, masih perlu dibahas lagi," ungkap Airlangga di acara Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022.

Airlangga mengatakan pemerintah bakal mempertimbangkan banyak aspek terkait usulan ini. Misalnya, kebijakan yang sekarang berlaku berupa pembebasan PPnBM bagi penjualan mobil di bawah Rp250 juta sampai akhir tahun ini.

Lihat Juga : ANALISIS Menperin, Usul Gratis Pajak Mobil Rp240 Juta dan Curiga Lobi Tertentu

"PPnBM mobil di bawah Rp250 juta kemarin ditanggung pemerintah dan sebelumnya program LCGC tidak ada PPnBM. Jadi memang tidak dialokasikan ada penerimaan negara dari sana di tahun-tahun sebelumnya," jelasnya.

Namun, pemerintah berencana mengenakan PPnBM berdasarkan skema baru, yaitu berbasis emisi atau kadar gas buangannya pada tahun depan. Nantinya, tarif PPnBM sebesar 15 persen akan dikenakan ke mobil dengan tingkat emisi di bawah 150 gram per kilometer (km).

Sementara tarif PPnBM 20 persen untuk tingkat emisi 200 g/km, tarif 25 persen untuk tingkat emisi 201-250 g/km, dan tarif 40 persen untuk tingkat emisi di atas 250 g/km. Hal ini akan jadi pertimbangan pemerintah juga.

Lihat Juga : Sri Mulyani Resmi Naikkan Tarif Cukai Rokok 2022

Sebelumnya, Menperin Agus mengusulkan penghapusan pajak mobil rakyat karena menurutnya kendaraan dengan harga sekitar Rp240 juta bukanlah barang mewah.

"Jadi kami sudah mengajukan penghapusan PPnBM untuk mobil rakyat itu," ucap Agus.

Selain itu, menurutnya, penghapusan PPnBM bagi mobil rakyat perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif dan perekonomian ke depan.

[Gambas:Video CNN]