Eks Menteri BUMN era SBY Bicara soal Krisis Batu Bara: Memalukan

Dahlan Iskan, eks menteri BUMN di era Presiden SBY , mengklaim krisis energi yang terjadi di Indonesia merupakan situasi yang memalukan. Sebab, RI sebagai negeri kaya energi, tetapi terancam kekurangan stok energi.

Tak ayal, pemerintah pun buru-buru melarang ekspor batu bara. Dahlan menyebut keputusan itu membuat heboh negara lain, tapi dengan konotasi yang kurang baik.

"Situasi ini sangat memalukan, negeri kaya energi, terancam kekurangan energi. Maka, pemerintah buru-buru bikin keputusan, setop ekspor batu bara. Heboh. Nama Indonesia jadi berita dunia dalam konotasi yang kurang baik," tulisnya di Blog pribadinya, disway.id, seperti dikutip, Senin (10/1).

Dahlan mengungkapkan larangan ekspor batu bara diputuskan usai pembangkit listrik PT PLN (Persero) terancam mati karena kekurangan batu bara. Kalau pun pasokannya ada, harganya sama dengan yang dibeli oleh pengusaha listrik di Jepang.

Hal ini membuat PLN 'menyerah'. BUMN itu mulai menghemat stok batu bara dengan membeli gas alam cair (LNG) yang harganya juga sedang mahal.

Alhasil, PLN menghidupkan pembangkit listrik dengan bahan bakar LNG. Padahal, kalau batu bara mencukupi, LNG hanya dihidupkan pada jam puncak konsumsi, yakni pukul 17.00-22.00.

Masalah ini akhirnya membuat satu direktur PLN dicopot, yakni Rudy Hendra Prastowo. Ia sebelumnya menjabat sebagai direktur energi primer di PLN.

Menurut Dahlan, PLN berada di posisi sulit karena punya tiga 'atasan' langsung, yakni Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.

Menurut Dahlan, ada dua masalah dari krisis batu bara ini. Pertama, usulan ke menteri yang telat. Kedua, persetujuan menteri yang terlambat.

"Karena bukan Menteri ESDM-nya yang diganti, masyarakat berkesimpulan direksi PLN yang telat, belum tentu benar begitu atau benar begitu," kata Dahlan.

Selain soal krisis energi, Dahlan juga menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut secara massal 2.078 izin perusahaan tambang minerba. Menurut dia, belum pernah ada presiden yang berani seperti Jokowi.

Pasalnya, larangan ini akan menimbulkan konsekuensi yang cukup besar. Mulai dari tuntutan ke pengadilan hingga kepastian investasi di RI.

Dahlan membaca keputusan pencabutan langsung oleh presiden menunjukkan kemarahan pemerintah sudah sampai pada puncaknya.

Pasalnya, presiden biasanya akan menerima usulan terlebih dahulu sebelum mencabut izin usaha. Lalu, harus ada sanksi ke pemegang izin usaha.

Jika masih bandel, pemerintah baru akan mencabut izin usaha tersebut. "Yang mencabut tentulah instansi yang mengeluarkan izin. Maka, bahwa kali ini presiden sendiri yang mengumumkan pencabutan pastilah amat gawat," tutup Dahlan.

[Gambas:Video CNN]