Pemerintah Masih Utang Rp4,5 T ke Bulog

Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan pemerintah memiliki utang sebesar Rp4,5 triliun kepada perusahaan.

Hal ini diungkapkan oleh Buwas ketika ditanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat rapat kerja bersama Bulog, Senin (17/1).

"(Pemerintah kurang bayar) Rp4,5 triliun," ungkap Buwas.

Sementara, Bulog memiliki utang Rp13 triliun kepada sejumlah bank pelat merah. Utang itu terkait dengan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Perbankan nasional itu memberikan bunga hingga 7,5 persen kepada Bulog. Dengan demikian, jumlah utang Bulog akan terus bertambah setiap tahun jika ditambah dengan bunga.

Merespons hal ini, Sudin meminta pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk segera melunasi utang ke Bulog. Pasalnya, Bulog membutuhkan dana untuk operasional dan harus membayar utang ke bank.

"Kira-kira dari Rp4,5 triliun itu harus bayar bunga 7,5 persen kan cukup besar. Kenapa pemerintah tidak cepat-cepat bayar, tolong nanti dalam kesimpulan rapat minta ke pemerintah untuk lunasi utang," jelas Sudin.

Sebelumnya, Buwas menjelaskan utang mencapai Rp13 triliun dipicu karena pengadaan CBP yang mencapai 1,2 juta ton. Menurut dia, cadangan beras tersebut merupakan stok hingga minggu ketiga menjelang akhir 2021 yang diserap dari petani lokal.

"Utang kami ini Rp 13 triliun, Rp 13 triliun itu di mana utang kami? Ya, itu beras CBP yang 1 juta itu ton, kan berasnya dari utang," kata Budi, dikutip dari Detik Finance.

Ia mengatakan beras CBP sebagai salah satu bentuk penugasan negara harus segera dibayarkan. Apabila tidak, maka Bulog akan merugi dan bunganya akan semakin membengkak.

Namun, beras tersebut baru akan dibayarkan pemerintah ketika sudah tersalurkan kepada masyarakat. Padahal, menurutnya seharusnya pemerintah membayar pengadaan beras tersebut sesegera mungkin.

[Gambas:Video CNN]