Kisruh Susi Air Didepak dari Hanggar Malinau

Susi Air Menggugat

Tidak tinggal diam, pihak Susi Air menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait pengusiran maskapai ini. Donal menganggap ada pelanggaran pidana dalam kasus yang dialami kliennya itu.

"Susi Air akan menempuh langkah hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan pejabat atas tindakan sewenang-wenang," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (4/2).

Ia menuturkan tindakan pengusiran dengan cara memindahkan pesawat dan beberapa barang dari Hanggar oleh pemerintah daerah Malinau melalui Satpol PP tidak sesuai aturan.

"Yang terjadi adalah pengusiran paksa oleh Satpol PP yang tidak punya tugas untuk melakukan hal tersebut," kata Donal.

Lihat Juga : Modal Asing Rp4,27 T Hengkang dari RI Sepekan Terakhir

Donal mengatakan Satpol PP hanya bertugas untuk menertibkan sesuatu yang mengganggu ketertiban masyarakat. Sedangkan pengusiran pesawat Susi Air tidak mengganggu masyarakat.

Selain itu ia juga menyatalam pihak Satpol PP yang melaksanakan pengusiran tidak menunjukkan surat izin terlebih dahulu untuk masuk ke bandara.

"Terkait surat eksekusi yang dipegang Satpol PP, kalau berdasarkan informasi yang kami terima, petugas yang ada tidak menyerahkan atau menunjukkan surat itu kepada bandara maupun Susi Air. Sependek informasi yang kami peroleh tidak ada izin tertulis dari bandara," sambungnya.

Ia menjelaskan ada beberapa undang-undang yang telah dilanggar dalam kasus ini yaitu, UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Di sisi lain, Donal menambahkan Susi Air mengaku rugi Rp8,9 miliar sejumlah jadwal penerbangan terganggu paling tidak selama satu hingga dua minggu. Tidak hanya itu, kerugian lainnya adalah Susi Air harus melakukan extra pay pilot, sewa untuk membawa suku cadang perawatan melalui pesawat, penggantian bagian karavan dan sebagainya.

"Ini juga biaya yang kami hitung total Rp8,9 miliar secara hitungan dari bagian operasional atas kejadian kemarin," tutupnya.