Stafsus Erick Respons Fahri Hamzah soal Budaya Korporasi BUMN Rusak

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menanggapi komentar Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah yang menuding budaya korporasi rusak karena direksi perusahaan pelat merah sering dilibatkan rapat dengan politisi.

Arya mengungkapkan BUMN sebagai institusi memang berbeda dengan perusahaan swasta lantaran milik negara. Karenanya, perusahaan pelat merah harus terus berurusan dengan lembaga pemerintahan.

"BUMN kan memang agak berbeda dengan sama swasta ya, dia kan ada unsur bisnis dia punya sisi juga kepentingan publiknya. Dan juga BUMN secara regulasi kan memang dimiliki negara dan mau gamau berhubungan dengan parlemen juga," ujar Arya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/2).

Ia mengatakan hal tersebut memang sesuai dengan regulasinya sehingga tidak ada masalah sebenarnya.

"Apalagi ada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan publik. Jadi intinya kita menjaga semuanya sesuai regulasi," ujar Arya.

Menurut Arya, direksi BUMN berhak berada di ruang rapat DPR karena milik negara, sama seperti DPR memiliki hak yang sama untuk berada di ruangan tersebut.

"Agak problem juga ya kalau dipanggil oleh DPR atau dia wakil DPR karena kan memang BUMN tuh punya negara dan DPR tentunya punya hak dan kewenangan juga untuk disana. Jadi dikombinasikan aja keduanya itu," katanya.

Sebelumnya, Fahri menyindir budaya korporasi BUMN rusak karena direksi kerap dilibatkan dalam rapat dengan DPR. Komentarnya diunggah sehari setelah muncul pemberitaan Komisi VI DPR mengusir Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim karena dinilai tak menghargai anggota dewan pada rapat Rabu kemarin.

"Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN," tulis Fahri pada akun Twitter @Fahrihamzah.

[Gambas:Twitter]