Jepang Akan Ikut Jatuhkan Sanksi ke Bank Sentral Rusia

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan negaranya akan turut menjatuhkan sanksi terhadap bank sentral Rusia. Sanksi diberlakukan sebagai buntut atas tindakan Rusia menginvasi Ukraina dalam beberapa hari terakhir.

Sanksi yang dijatuhkan berupa pembatasan transaksi antar kedua negara. Tak hanya itu, Jepang juga akan menjatuhkan sanksi terhadap organisasi dan individu asal Belarusia yang membantu Rusia dalam invasi tersebut.

Pembatasan ekspor akan menjadi sanksi yang diterapkan pemerintah Jepang terhadap Belarusia.

"Saya memberi tahu (Presiden Ukraina Zelenskiy) bahwa Jepang bersama Ukraina. Kami menawarkan dukungan kuat untuk kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina," kata Kishida dikutip dari Reuters, Selasa (1/3).

Dengan ini, Jepang sebagai sekutu Amerika Serikat telah bergabung dengan negara negara Barat dalam upaya membatasi kemampuan bank sentral Rusia. Negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, hingga Uni Eropa sendiri telah menjatuhkan sanksi terlebih dahulu.

Sanksi yang dijatuhkan berupa pemblokiran perbankan besar asal Rusia dari jaringan keuangan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).  Hal ini dilakukan guna menyulitkan pemberi pinjaman dan perusahaan asal Rusia untuk menerima pembiayaan.

Sebelumnya, diplomat Jepang Masato Kanda mengatakan pemerintahnya akan bekerja sama dengan negara di G7 lainnya untuk memastikan sanksi ekonomi yang efektif terhadap Rusia dan bank sentralnya.

Setelah sanksi negara Barat diterapkan, saham-saham di Jepang jatuh. Kanda mengatakan stabilitas pasar keuangan dinilai penting dan pihaknya akan mengamati dengan cermat terkait perkembangan pasar ke depan.

Rubel, mata uang Rusia, jatuh hampir 30 persen ke level terendah sepanjang masa terhadap dolar. Pasar saham dan pasar derivatif Rusia pun masih ditutup.

Di lain sisi, Jepang telah menjanjikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina senilai US$100 juta atau setara Rp1,43 triliun (kurs Rp14.380 per dolar AS). Selain itu, Kishida juga akan mengizinkan warga negara Ukraina yang menetap di Jepang untuk memperpanjang izin tinggal mereka di tengah konflik.