Jokowi Didesak Reshuffle Menteri Perdagangan hingga Perindustrian

Ekonom Senior Faisal Basri mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak kabinet menteri (reshuffle) yang dianggap tak mampu melakukan pekerjaannya. Terutama, menteri-menteri pada jabatan penting, seperti perdagangan, perindustrian, hingga Bappenas.

"Jadi, untuk setidaknya jabatan penting, seperti perdagangan, industri, Bappenas, ya serahkanlah ke ahlinya yang benar, agar kita tidak spekulasi," imbuhnya di acara diskusi online bertajuk 'Harga Kian Mahal: Recovery Terganggu?', Kamis (7/4).

Menurut dia, menteri yang tak sanggup menjalankan kebijakan berbasiskan data sudah seharusnya diganti. "Ayo gunakan kebijakan yang evidence based gitu, berbasis data, supaya rasional. Nah yang tidak sanggup seperti yang Pak Jokowi katakan itu, ya sudah reshuffle saja," jelasnya.

Kendati begitu, Faisal tidak menyebut nama-nama menteri yang patut kena reshuffle. Namun, ia memberi contoh kebijakan salah dari para menteri Jokowi saat harga minyak sawit mentah (CPO) naik di pasar internasional.

Ketika harga naik, pengusaha CPO justru diberikan harga yang sama bila mereka menjual di dalam negeri. Walhasil, mereka menjual CPO di dalam negeri dengan harga tinggi sesuai harga pasar dan membuat harga minyak goreng jadi terangkat.

"Ya karena buat apa pengusaha CPO ekspor, wong dia jual di dalam negeri harganya sama. Yang sedemikian logisnya tidak diterapkan, malah ngalor ngidul," tegas Faisal.

Ia menyebut seharusnya jabatan menteri perdagangan, menteri perindustrian, dan menteri PPN atau kepala Bappenas seharusnya diisi oleh para ahli di bidangnya.

Menurutnya, hal ini penting diperhatikan Jokowi. Sebab, jika tidak berbagai permasalahan ekonomi di dalam negeri tidak akan selesai.

"Pemenang hadiah nobel saja, kalau jadi menteri di Indonesia belum tentu beres nih Indonesia, apalagi yang punya kepentingan banyak, yang mengutamakan kepentingan sendiri," terangnya.

Sebelumnya, Jokowi pernah mengeluhkan ke publik bahwa ia tidak mendapat penjelasan dari para menteri terkait kenaikan harga minyak goreng dan Pertamax pada beberapa waktu terakhir.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah naik empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Kedua, Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa," ungkap Jokowi.

Padahal, menurutnya, kenaikan ini harus dijelaskan ke masyarakat agar mereka mengerti. "Diceritain dong ke rakyat ada empati kita gitu loh. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]