Polri soal Data BLT Minyak Goreng untuk PKL: On The Spot ke Lapangan

Kombes Pol Guruh Ahmad mengklaim Polri menggunakan cara penelusuran ke tempat (on the spot) dalam mencari calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dari pemerintah. Penelusuran langsung dilakukan ke pedagang kaki lima (PKL) serta pemilik warung kecil yang merupakan sasaran program bantuan tersebut.

"Kita on the spot ke lapangan, sehingga kita mendapat data riil, mana pedagang yang benar-benar akan kita berikan," ujar Guruh di konferensi pers online, Jumat (8/4).

Menurut Guruh, cara ini efektif dan tepat sasaran karena bisa langsung melihat kondisi PKL dan pemilik warung yang sekiranya cocok mendapat BLT minyak goreng. Cara lain, yang juga digunakan, melalui komunitas pedagang.

"Sehingga menunjukkan beberapa pedagang di sana, pedagang di sini, sehingga mempermudah kita secara teknis, sehingga sasaran yang kita dapatkan bisa dapat kita dapatkan," terang dia.

Selain dua cara tadi, Polri juga memanfaatkan jaringan Polres di berbagai wilayah. Tak ketinggalan, Polri juga bekerja sama dengan kepala desa hingga dinas-dinas pemerintah daerah.

"Data yang kita dapatkan lalu kami cross check ke lapangan," imbuhnya.

Pada program BLT minyak goreng, pemerintah menugasi TNI/Polri untuk menyalurkan bantuan ke 2,5 juta PKL dan pemilik warung makanan. Mereka akan mendapat bantuan sebesar Rp300 ribu per penerima.

Sementara, dalam mengelola data yang sudah didapat, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Polri menggunakan sistem Posko Presisi. Ini merupakan sistem internal mereka.

Sedangkan TNI yang juga menyalurkan BLT minyak goreng dari pemerintah, menggunakan sistem Bantuan Tunai PKL dan Warung (BTPKLW) dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

"TNI/Polri menggunakan sistem aplikasi berupa mobile apps untuk TNI siste BTPKLW dari Telkom dan Polri gunakan sistem Posko Presisi yang selama ini sudah digunakan mereka," jelas Susi, sapaan akrabnya.

Susi mengatakan penyaluran BLT minyak goreng oleh TNI/Polri sebenarnya bukan hal baru. Sebab, mereka sudah pernah menyalurkan BTPKLW dan saat ini masih terus berlangsung.

Ia mencatat Polri telah merealisasikan penyaluran BTPKLW ke 354.740 penerima sampai hari ini. Sementara, TNI telah menyalurkan ke 2.085 penerima.

DTKS Pakai Geotagging

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan kementeriannya terus berusaha menyediakan data calon penerima bantuan sosial pemerintah yang valid dan tersistem dari waktu ke waktu. Salah satunya dilakukan dengan perbaharuan data setiap satu bulan sekali.

"Dulu kita minimal dua tahun, tapi sekarang setiap bulan kita updating dan ini sudah berbasis by name, by address, dan dipadankan dengan data Dukcapil," ungkap Harry pada kesempatan yang sama.

Selain rutin melakukan pembaruan data, Kemensos juga menambah kelengkapan informasi dari data penerima bansos. Yang terbaru, kementerian menggunakan geotagging alias informasi data pada GPS berupa foto digital.

"Sekarang data (penerima bansos) ami lengkapi dengan foto rumahnya, dengan geo tagging dan dilakukan secara langsung pada saat pencairan bansos," katanya.

Langkah lain yang juga dilakukan kementerian adalah memberikan layanan usul dan sanggah di situs cek bansos. Dengan layanan ini, masyarakat bisa mengusulkan jika ada pihak yang dirasa perlu mendapat bansos dari pemerintah. Sebaliknya, jika ada penerima bansos yang dianggap tidak layak, maka masyarakat bisa mengajukan sanggahan.

[Gambas:Video CNN]