Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan serangkaian kunjungan untuk memonitor ketersediaan BBM selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Kunjungan monitoring tersebut dilakukan di empat provinsi yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyebutkan bahwa pihaknya perlu mengantisipasi euphoria masyarakat dalam beraktivitas menyambut Lebaran tahun ini. Terlebih, selama 2 tahun terakhir, masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas mudik Lebaran seperti biasanya.
"Lebaran kali ini berbeda dengan tahun -tahun sebelumnya, karena sudah 2 tahun tidak boleh mudik. [Kami] harus siap-siap dengan euforia masyarakat. Ketersediaan BBM harus cukup sehingga aktivitas mudik pun berjalan lancar," ujarnya dalam Kunjungan Spesifik bersama DPR RI (07/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya mengecek ketersediaan BBM, Erika juga mengungkapkan pentingnya pengawasan terhadap distribusi BBM kepada masyarakat.
Di beberapa daerah terdapat penyelewengan serta penimbunan solar subsidi sehingga masyarakat tidak mendapatkan kualitas BBM yang baik. BPH Migas telah melakukan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, BAIS TNI serta pemerintah daerah untuk pengawasan pendistribusian BBM tepat sasaran.
Di hari yang sama di Samarinda, Menteri ESDM Arifin tasrif didampingi Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lima Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda.
"Kami melakukan sidak di lima SPBU di sekitar Kota Samarinda. Tujuannya untuk melihat ketersediaan BBM di Samarinda yang beberapa waktu lalu terjadi antrean. Namun hari ini, saat kita lakukan sidak, hasil yang kita temukan antrean sudah berkurang dan sudah lebih tertib," ujar Arifin.
Dalam kesempatan ini, Arifin menegaskan bahwa BBM Bersubsidi harus terus diawasi sehingga peruntukkannya sesuai dengan yang sudah diamanatkan. Pasalnya, tujuan dari penyaluran BBM Bersubsidi adalah agar subsidi tersebut dapat dipergunakan untuk membangun ekonomi.
Sebagai informasi, realisasi JBT Minyak Solar di 4 provinsi yakni sebagai berikut:
1. Realisasi JBT Minyak Solar di Sumatera Utara hingga 4 April 2022 mencapai 313.628 KL dengan kuota sebesar 1.077.670 KL atau 29,102 persen.
2. Realisasi JBT Minyak Solar di Sulawesi Selatan mencapai 142.290 KL (26,30 persen) dari kuota 540.980 KL.
3. Realisasi JBT Minyak Solar di Jawa Barat mencapai 549.312 KL (27,80 persen) dari kuota 1.975.272 KL.
4. Realisasi JBT Minyak Solar di Kalimantan Timur sebesar 58.365 KL (24,79 persen) dr kuota 229.090. KL.
Pihak juga meminta bantuan masyarakat untuk mengawasi penyaluran BBM Bersubsidi. Untuk itu, masyarakat dapat hubungi nomor helpdesk BPH Migas di 0812 - 3000 - 0136.
(aor)