Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para perusahaan sawit untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan bahan baku minyak goreng di dalam negeri ketimbang ekspor. Sebab, hal ini berkaitan dengan rakyat.
"Prioritaskan di dalam negeri, penuhi kebutuhan rakyat," ujar Jokowi dalam pernyataannya, Rabu (27/4).
Jokowi mengakui larangan ekspor akan menimbulkan sejumlah dampak. Misalnya, berpotensi mengurangi produksi nasional dan membuat hasil panen petani tidak terserap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun tujuan kebijakan ini untuk menambah pasokan di dalam negeri hingga melimpah," imbuhnya.
Untuk itu, ia meminta para perusahaan sawit nasional lebih dulu memenuhi kebutuhan bahan baku minyak goreng di dalam negeri. Jika masih ada sisa, baru boleh diekspor ketika larangan telah dicabut.
"Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri," ucapnya.
Di sisi lain, kepala negara mengaku ironis dengan kondisi pemenuhan kebutuhan bahan baku minyak goreng di dalam negeri pada saat ini. Sebab, Indonesia terkenal sebagai produsen CPO terbesar di dunia.
Sayangnya, kebutuhan di dalam negeri justru tidak bisa terpenuhi dan menimbulkan sejumlah masalah. Mulai dari kenaikan harga minyak goreng hingga pasokan yang langka dalam kurun waktu berbulan-bulan.
"Saya sebagai Presiden tidak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif," tuturnya.
Untuk itu, pemerintah bakal mulai memberlakukan larangan ekspor CPO mulai Kamis (28/4) pukul 00.00 WIB. Larangan ini berlaku sampai harga minyak goreng curah turun ke Rp14 ribu per liter.