Aturan Masih Disusun, Pemerintah Tunda Pungut Pajak Karbon

Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Jumat, 27 Mei 2022 17:01 WIB
Pemerintah menunda pemberlakuan pajak karbon karena masih menyusun regulasi yang diperlukan. Pemerintah menunda pemberlakuan pajak karbon karena masih menyusun regulasi yang diperlukan. Ilustrasi. (morgueFile/click).
Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pajak karbon batal diterapkan Juli 2022. Hal ini lantaran regulasi yang mengatur masih disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

"Terkait dengan kebijakan pajak karbon, seperti yang disampaikan waktu itu memang ada sedikit delay. Kita sekarang sedang bekerja keras untuk menyelesaikan regulasi-regulasinya bersama BKF," ujar Yoga pada acara media briefing DJP bertajuk Perkembangan Data Penerimaan Pajak Terkini dan Program Pengungkapan Sukarela, Jumat (27/5).

Ia mengatakan saat ini BKF sedang menyesuaikan pajak karbon dengan ketentuan nilai ekonomis karbon atau carbon pricing bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup.


Lihat Juga :

"Ini juga akan disinkronkan dengan ketentuan mengenai nilai ekonomis karbon yang regulasi-regulasinya juga disiapkan oleh pemerintah, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah kita sinkronkan. Kita tunggu saja," kata Yoga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pajak karbon akan mulai diterapkan pada 1 April 2022. Pemerintah akan mengenakan pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram (kg).

Ia mengatakan tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan minimal tarif Rp30 per kg karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Bendahara negara memastikan penerapan pajak karbon akan mengedepankan prinsip keadilan dan keterjangkauan dengan memperhatikan iklim berusaha serta masyarakat kecil.

[Gambas:Video CNN]



(tdh/sfr)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER