Anggota DPR soal Keluhan Formula E Tak Ada BUMN: Itu Namanya Nodong

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menilai panitia acara Formula E seharusnya tidak mengeluhkan BUMN yang tidak menjadi sponsor ajang olahraga internasional tersebut.

Sebab, acara Formula E sejak awal memang dirancang untuk menggunakan APBD, bukan sponsor dari BUMN. Apalagi, acara itu merupakan keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sejak awal hajatan Formula-E itu murni keinginan Gubernur DKI yang dirancang menggunakan APBD. Kalau setiap gubernur dan kepala daerah di Indonesia bikin event lalu menjelang kegiatan dilaksanakan minta BUMN jadi sponsor, itu namanya nodong," imbuhnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/6).

Panitia Fomula E, ia juga menilai, tak elok menyindir partisipasi BUMN sebagai sponsor acara. Sebab, pendanaan dari BUMN sejatinya memang tidak mudah dihamburkan, melainkan harus dengan kajian bisnis yang baik.

"Contoh lain Pertamina, apakah diminta menjadi sponsor tertentu dengan memakai produk yang dihasilkan Pertamina Lubricant misalnya? Jika tidak, tentu akan berat bagi BUMN untuk berpartisipasi sebagai sponsor karena hitungannya jelas bisnis sense dan ada aturannya," jelasnya.

Menurutnya, jika sejak awal tidak ada komunikasi atau tawaran kerja sama, maka wajar saja jika BUMN tidak memberikan dukungan pendanaan ke acara tersebut.

Di sisi lain, Deddy menilai aneh jika panitia Formula E baru menyindir partisipasi BUMN pada beberapa hari jelang acara. Acara Formula E bakal dilangsungkan pada Sabtu (4/6) besok.

Seharusnya, kata Deddy, keluhan sudah muncul sejak awal perencanaan acara. Itu pun kalau sudah mengajukan proposal ke BUMN, tapi tidak ada yang tertarik.

"Jadi menurut saya aneh kalau menjelang penyelenggaraan, panitia Formula-E melempar polemik soal tidak ada sponsorship dari BUMN," katanya.

"Nah ini kok tiba-tiba di Formula E, minta BUMN jadi sponsor dengan alasan agar BUMN hadir untuk Indonesia," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni menyindir Kementerian BUMN yang tidak menjadi sponsor untuk acara tersebut. "BUMN tidak berikan sponsor apapun. PLN untuk kelistrikan juga kami bayar full," tulis Sahroni dalam unggahan di akun Instagram @ahmadsahroni88.

Sahroni juga mempertanyakan posisi kementerian yang dipimpin oleh Erick Thohir itu. "Maaf nih, BUMN itu kan bagian dari Republik Indonesia kan ya? Kami enggak ngotot minta, tapi ngotot untuk jadi bagian Indonesia," ungkapnya.

Terkait hal ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan alasan utama karena proposal kerja sama sponsor acara dari panitia Formula E baru masuk ke para BUMN sekitar sebulan sebelum ajang internasional bakal dihelat.

"Kementerian BUMN menerima informasi bahwa sebagian dari korporasi di bawah BUMN menerima proposal sponsorship dari panitia penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 rata-rata sebulan sebelum even itu diselenggarakan," tutur Arya.

Padahal, menurut Arya, para perusahaan pelat merah biasanya menerima proposal kerja sama sponsor setidaknya tiga bulan sebelum acara. Bahkan, kadang harus setahun sebelum acara.

[Gambas:Video CNN]