PUPR: Butuh Rp43 T untuk Bangun Infrastruktur Dasar IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota negara (IKN) Nusantara dari 2022 hingga 2024 membutuhkan dana Rp43,73 triliun.

"Kebutuhan semua 2022 sampai 2024 sebesar Rp43,73 triliun. Usulan kami untuk April kemarin untuk 2022 ini adalah Rp5 triliun," terang dia seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/6).

Basuki menjelaskan pihaknya telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun tersebut.

Meski demikian, ia menyebut saat ini sudah ada sejumlah proyek dalam proses lelang. Dengan demikian, usulan pendanaan sebesar Rp5 triliun kemungkinan hanya akan diserap Rp4,3 triliun.

"Ada beberapa yang sudah lelang di Cipta Karya, ada yang lelang Juni ini. Kemungkinan tidak akan menyerap Rp5 triliun, tapi sekitar Rp4,3 triliun. Tapi semua keseluruhan sampai 2024 sekitar Rp43,73 triliun, ini juga disiapkan DIPA-nya," kata Basuki.

Ia menegaskan bahwa Kementerian PUPR bertugas untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota baru.

"Kami hanya menangani beberapa pekerjaan prasarana dasar, yaitu jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor kementerian koordinator dan Kementerian Sekretaris Negara," jelasnya.

Selain itu, Kementerian PUPR juga bertugas untuk pengerjaan air baku dan drainase.

Pembangunan tahap awal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN ditargetkan selesai pada 2024. Pembangunan KIPP IKN direncanakan terbagi menjadi empat zona, yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.

Zona 1A dan 1B sendiri akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. Sementara, zona lainnya masih dalam tahap perencanaan.

Adapun Kementerian PUPR menyatakan pembangunan fisik IKN Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022 agar bisa memenuhi target pada 16 Agustus 2024 pusat pemerintahan berada di ibu kota baru.

[Gambas:Video CNN]