Ombudsman Minta PUPR Rampungkan Aturan Bayar Tol Tanpa Setop

Ombudsman RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jalan Tol sebelum penerapan sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh skema Multi Lane Free Flow (MLFF).

Rencananya, sistem pembayaran tol tanpa setop itu dijalankan pada awal 2023.

"Teknologinya sudah ada namun di sisi lain pemerintah belum siap regulasinya. Hal ini yang harus dicermati dimana rancangan peraturan jalan tol yang saat ini belum tuntas," ujar Anggota Ombudsman RI Hery Susanto melalui keterangan tertulis yang dikutip dari Antara, Rabu (22/6).

Menurut Hery, jika regulasi terkait jalan tol belum dibenahi, maka penerapan sistem tersebut berpotensi maladministrasi.

Teknologi MLFF sendiri merupakan teknologi yang diterapkan pada Sistem Transaksi Non-Tunai dengan menggunakan Global Satelit System (GNSS). Teknologi ini mampu mengenali dan mengidentifikasi kendaraan pengguna sehingga pengguna tidak memerlukan tap in/tap cash di setiap gerbang tol.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Musfihin Dahlan mengungkapkan kehadiran teknologi pembayaran jalan tol ini sangat berdampak pada perekonomian dan pengembangan infrastruktur jalan di Indonesia.

"Selain mengurangi kemacetan, pengembangan jalan tol juga membantu percepatan distribusi. Teknologi ini sangat berdampak positif untuk mengurai kemacetan di jalan tol," ujarnya pada seminar Nasional Pra Rapimnas MN KAHMI bertema "Pelayanan Publik Sektor Jalan dalam Rencana Implementasi Sistem Pembayaran Tol Non Tunas Nirsentuh MLFF" di Jakarta, Selasa (21/6).

Musfihin menilai penerapan sistem MLFF dapat mengatasi kemacetan yang sulit diurai di ruas jalan tol saat ini.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan kehadiran teknologi MLFF ini agar lompatan teknologi tersebut bisa tersosialisasikan secara masif sebelum akhirnya diimplementasikan.

[Gambas:Video CNN]